Ulasanrakyat.com — Musi Rawas.
Transparansi pengelolaan anggaran daerah kembali menjadi sorotan. Kali ini, sejumlah pos anggaran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 dipertanyakan setelah wartawan melakukan konfirmasi kepada Kepala BPPRD, namun hingga Selasa (29/09/2026) belum memperoleh jawaban.
Konfirmasi tersebut disampaikan wartawan pada Senin (28/09/2026), dengan maksud memperoleh penjelasan langsung dari pihak BPPRD terkait sejumlah angka anggaran yang menjadi perhatian.
Namun, sampai berita ini diterbitkan, konfirmasi yang telah disampaikan tersebut belum mendapatkan tanggapan atau penjelasan dari Kepala BPPRD Kabupaten Musi Rawas.
Kondisi tersebut kemudian menjadi pertanyaan tersendiri bagi awak media. Sebab, informasi mengenai pengelolaan anggaran pemerintah daerah berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Adapun sejumlah pos anggaran BPPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 yang dimintakan penjelasan antara lain Belanja Modal Mesin sebesar Rp323.204.428,00, Administrasi Perangkat Daerah sebesar Rp716.106.589,00, serta Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor sebesar Rp544.240.000,00.
Selain itu, terdapat pula pos Penyediaan Insan Pemerintah Daerah sebesar Rp670.249.351,00 dan Belanja Operasi sebesar Rp158.829.800,00.
Angka-angka tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai indikasi adanya persoalan. Justru karena itu, wartawan meminta penjelasan resmi dari BPPRD agar publik memperoleh informasi yang utuh mengenai status dan penggunaan masing-masing anggaran tersebut.
Konfirmasi diarahkan pada pertanyaan mendasar: apakah angka yang tercantum merupakan pagu anggaran, realisasi anggaran, atau telah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.
Wartawan juga meminta penjelasan mengenai rincian kegiatan, peruntukan anggaran, kebutuhan barang dan jasa, mekanisme pelaksanaan, hingga capaian atau hasil yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut.
Tidak hanya itu, BPPRD juga dimintakan penjelasan mengenai apakah seluruh anggaran pada pos-pos tersebut telah direalisasikan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Jika terdapat perubahan anggaran, efisiensi, sisa anggaran maupun kegiatan yang belum terlaksana, hal tersebut juga dinilai penting untuk dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.
Konfirmasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi yang akurat dan berimbang sebelum dipublikasikan.
Artinya, ruang klarifikasi tetap diberikan kepada BPPRD Kabupaten Musi Rawas untuk menjelaskan secara utuh setiap pos anggaran yang dipertanyakan.
Sikap tersebut penting dalam kerja jurnalistik, terutama ketika informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan uang negara.
Wartawan tidak hanya membutuhkan angka, tetapi juga penjelasan mengenai bagaimana anggaran tersebut direncanakan, untuk apa digunakan, bagaimana proses pelaksanaannya, serta apa hasil yang diperoleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
Dengan demikian, publik tidak hanya mengetahui besaran anggaran, tetapi juga dapat memahami konteks di balik setiap penggunaan anggaran tersebut.
Dalam konfirmasi yang disampaikan, wartawan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Semangat keterbukaan informasi pada prinsipnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, sepanjang informasi tersebut memang merupakan informasi yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan anggaran daerah menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan karena sumber pembiayaannya berasal dari keuangan daerah yang pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, ketika terdapat pertanyaan mengenai suatu pos anggaran, penjelasan dari instansi terkait menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menerima informasi secara sepihak.
Dalam kasus ini, awak media telah memberikan kesempatan kepada BPPRD Kabupaten Musi Rawas untuk memberikan klarifikasi sejak 28 September 2026. Namun hingga 29 September 2026, belum ada jawaban yang diterima atas pertanyaan mengenai sejumlah pos anggaran tersebut.
Tidak adanya tanggapan hingga berita ini diterbitkan bukan berarti angka-angka tersebut dapat langsung disimpulkan sebagai sebuah persoalan.
Sebaliknya, justru penjelasan dari pihak BPPRD sangat dibutuhkan untuk memastikan apakah angka tersebut merupakan pagu awal, perubahan anggaran, realisasi, atau bagian dari proses penganggaran lainnya.
Penjelasan tersebut juga penting untuk mengetahui apakah terdapat selisih antara pagu dan realisasi, adanya efisiensi, sisa anggaran, perubahan kegiatan, maupun faktor lain yang menyebabkan penggunaan anggaran berbeda dari perencanaan awal.
Masyarakat tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran publik dikelola. Sementara pemerintah daerah dan perangkat daerah memiliki ruang untuk menjelaskan setiap kebijakan serta pelaksanaan program yang menggunakan anggaran daerah.
Karena itu, konfirmasi wartawan terhadap BPPRD bukan semata-mata mencari kesalahan, melainkan bagian dari proses memperoleh informasi yang berimbang sebelum disampaikan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPPRD Kabupaten Musi Rawas belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang disampaikan pada 28 September 2026.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala BPPRD Kabupaten Musi Rawas maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai seluruh pos anggaran yang dipertanyakan.
Jika nantinya terdapat penjelasan resmi, data tambahan, koreksi maupun klarifikasi dari BPPRD, informasi tersebut akan menjadi bagian penting untuk melengkapi pemberitaan agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pengelolaan anggaran BPPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025.
(Red/An)
