Ulasanrakyat.Com — Muratara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal kebijakan anggaran daerah. Melalui Rapat Paripurna Penyampaian dan Penjelasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, DPRD menegaskan perannya sebagai lembaga pengawas dan pengarah kebijakan keuangan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Rapat paripurna yang digelar di ruang utama DPRD Muratara, Senin (07/07/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, didampingi para wakil ketua dan anggota dewan lainnya. Hadir pula Bupati Muratara bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unsur Forkopimda, menandakan kuatnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan anggaran daerah.
Dalam sambutannya, Devi Arianto menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama yang telah terjalin antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muratara. Ia menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
“Rapat ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dibiayai anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. DPRD akan memastikan perubahan anggaran berjalan tepat sasaran,” ujar Devi Arianto di hadapan peserta rapat.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan anggaran. Menurut Devi, keterbukaan informasi publik dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan akan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
“Kami ingin agar setiap kebijakan anggaran memiliki arah yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik,” tegasnya.
Devi juga mengingatkan agar proses perubahan KUA-PPAS tidak hanya berfokus pada efisiensi belanja, tetapi juga pada keadilan distribusi anggaran. Ia menegaskan DPRD Muratara akan mencermati setiap usulan perubahan dari eksekutif secara detail dan objektif.
Langkah ini, kata Devi, merupakan bentuk tanggung jawab DPRD dalam memastikan bahwa pembangunan di Muratara berlangsung merata dan berkelanjutan. Ia menambahkan, DPRD tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam merancang arah pembangunan yang berkeadilan sosial dan berorientasi hasil.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam siklus anggaran daerah 2025. Melalui forum resmi ini, DPRD Muratara meneguhkan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan fiskal daerah secara profesional, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan pengawasan yang ketat, DPRD Muratara bertekad agar setiap program pembangunan daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi warga mulai dari peningkatan infrastruktur dasar hingga pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami ingin setiap keputusan anggaran membawa perubahan positif. DPRD hadir bukan hanya untuk membahas angka, tetapi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat Muratara,” tutup Devi Arianto penuh optimisme.
(Adv)
