Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan laporan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (01/10/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, SE., M.Ikom, serta dihadiri Wakil Bupati Musi Rawas, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pejabat eselon II, III, IV, para camat, pimpinan partai politik, LSM, hingga insan pers.
Dalam rapat tersebut, masing-masing komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama mitra kerja terkait nota keuangan dan Raperda APBD 2026.
Komisi I menilai kinerja OPD sudah baik, namun meminta adanya penambahan anggaran pada Dinas PMD dan Dukcapil, serta menekankan pentingnya kehadiran langsung kepala OPD dalam rapat bersama DPRD.
Komisi II memberikan catatan pada sektor ekonomi, koperasi, UKM, lingkungan hidup, pariwisata, hingga ketahanan pangan. Komisi ini mendorong optimalisasi pengawasan harga sembako, pengembangan wisata berbasis digital, dan swasembada pangan.
Komisi III menyoroti program sosial, kesehatan, serta pendapatan daerah. Beberapa catatan penting di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan, optimalisasi pajak dari perusahaan perkebunan, hingga dukungan modal pada Bank Sumsel Babel sebagai sumber PAD.
Komisi IV menekankan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, PDAM, pendidikan, serta pengawasan program bedah rumah. Komisi ini juga menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan agar selaras dengan visi-misi daerah.
Usai mendengarkan laporan komisi, Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah meminta persetujuan secara lisan dari seluruh anggota DPRD. Forum paripurna menyatakan setuju, sehingga Nota Keuangan dan Raperda APBD Musi Rawas Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Wakil Bupati Musi Rawas yang hadir mewakili Bupati, menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara DPRD dan jajaran pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa catatan dari masing-masing komisi akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembangunan.
“Dengan disetujuinya APBD Tahun Anggaran 2026 ini, diharapkan pembangunan Musi Rawas ke depan semakin terarah, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memastikan APBD 2026 dapat menjadi instrumen keuangan daerah yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas.
(Red/An)
