Ulasanrakyat.Com – Lubuklinggau.
Kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar DPD LBH PETA Sumatera Selatan tak sekadar ajang kebersamaan, tetapi menjelma menjadi forum strategis menyerap aspirasi publik. Lewat FGD, berbagai elemen menegaskan pentingnya sinergi sekaligus menyoroti posisi Polri agar tetap independen di bawah Presiden.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LBH PETA Sumatera Selatan menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD), Senin (16/03/2026).
Kegiatan yang menghadirkan organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers ini mengusung tema “Melalui FGD Kita Serap Aspirasi Bersama LSM dan Ormas di Bumi Silampari”. Forum tersebut menjadi ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.
Ketua DPD LBH PETA Sumatera Selatan, Hazam, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah strategis untuk membangun komunikasi yang konstruktif antar elemen masyarakat.
“Forum ini penting sebagai ruang silaturahmi, dialog, sekaligus memperkuat sinergi antara masyarakat, organisasi, insan pers, serta aparat penegak hukum,” ujarnya.
Menurut Hazam, keberadaan forum diskusi seperti FGD sangat dibutuhkan agar berbagai gagasan, kritik, hingga saran dapat tersampaikan secara terbuka demi kepentingan pembangunan daerah maupun nasional.
Ia juga menegaskan komitmen LBH PETA dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Hazam secara tegas menyampaikan dukungan terhadap institusi Polri dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Kami mendukung Polri di bawah kepemimpinan Presiden dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat guna menjaga stabilitas nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sementara itu, dalam sesi FGD, pemateri Efranika Prandita mengangkat isu strategis terkait posisi institusi kepolisian dalam sistem ketatanegaraan.
Menurutnya, secara konstitusional, Polri harus tetap berada di bawah Presiden guna menjaga independensi dan profesionalitasnya.
“Penempatan Polri di bawah Presiden bertujuan untuk menghindari potensi intervensi dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu profesionalitas penegakan hukum,” jelasnya.
Efranika juga menekankan bahwa keberadaan Polri memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
“Polri adalah pilar penting dalam menjaga keamanan, mencegah kejahatan, serta memastikan hukum ditegakkan secara adil dan berimbang,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, peserta FGD turut menyampaikan berbagai aspirasi terkait persoalan sosial, hukum, dan pemerintahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Diskusi berlangsung dinamis, mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat sipil terhadap arah pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.
Kegiatan kemudian ditutup dengan deklarasi bersama yang menyatakan dukungan terhadap Polri serta komitmen memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum demi terciptanya stabilitas nasional yang berkelanjutan.
Momentum ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara Ormas, LSM, dan insan pers memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik sekaligus menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
(Red/An)
