Ulasanrakyat.com – Musi Rawas.
Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Musi Rawas menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Ahmad Arlen Bakri, dalam Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas, Kamis (10/09/2026), dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi atas Nota Keuangan dan Raperda APBD Perubahan 2026. Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Musi Rawas.
Fraksi Golkar mengapresiasi sejumlah arah kebijakan pemerintah daerah, namun meminta penjelasan serius terkait pelebaran defisit anggaran dan tingginya ketergantungan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Golkar juga mempertanyakan turunnya target retribusi daerah di tengah komitmen pemerintah meningkatkan optimalisasi pendapatan melalui pajak dan digitalisasi. Fraksi menilai kondisi tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan persoalan baru terhadap kemandirian fiskal daerah.
Sorotan lain diarahkan pada anggaran infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi. Golkar meminta kepastian bahwa anggaran perubahan telah memperhitungkan penyelesaian kewajiban kepada kontraktor tahun sebelumnya serta memiliki kapasitas penyerapan yang memadai.
Hal ini dinilai penting mengingat sebelumnya terdapat anomali antara realisasi fisik dan anggaran pada pekerjaan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan persoalan pembayaran.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan penurunan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kenaikan signifikan anggaran RSUD, serta masuknya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai sumber pendapatan transfer baru.
Selain itu, Golkar meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci peruntukan, persyaratan, jadwal pencairan, hingga jaminan realisasi bantuan keuangan provinsi tersebut.
Ahmad Arlen Bakri menegaskan, seluruh catatan tersebut bukan kritik destruktif, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional DPRD untuk memastikan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi Golkar menyatakan siap melanjutkan pembahasan APBD Perubahan 2026 sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dengan harapan seluruh pertanyaan dapat dijawab pemerintah daerah secara komprehensif, jujur, dan bertanggung jawab.
(Red/An)
