Ulasanrakyat.com — Musi Rawas.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus mendorong pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya dalam memastikan ketersediaan dan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Langkah tersebut terlihat dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Data dan SIPD BUMD yang dilaksanakan melalui Video Conference, Kamis (10/09/2026), bertempat di Ruang Kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas.
Rapat tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas, Mukhlisin, bersama jajaran terkait.
Agenda ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan data BUMD dapat tersedia secara lengkap, akurat, serta tersusun secara sistematis sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.
Pemenuhan data BUMD tidak semestinya dipandang hanya sebagai pekerjaan administrasi. Data yang tertib menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari badan usaha yang berada di bawah kepemilikan daerah.
Melalui data yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan BUMD, mengevaluasi kinerja, sekaligus melihat berbagai potensi maupun persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Apalagi keberadaan BUMD memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian daerah. BUMD diharapkan tidak hanya mampu menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Karena itu, kualitas data menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan secara serius.
Data yang tidak lengkap atau tidak diperbarui berpotensi menyulitkan pemerintah dalam membaca kondisi BUMD secara objektif.
Sebaliknya, data yang akurat dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Penguatan pemenuhan data melalui SIPD juga menjadi bagian dari dorongan terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin tertib dan terintegrasi.
SIPD tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai kewajiban penginputan data. Sistem tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola informasi pemerintahan secara lebih terstruktur.
Dengan tersedianya data BUMD secara baik, proses evaluasi dan koordinasi antarpihak diharapkan menjadi lebih efektif.
Pemerintah daerah juga dapat memiliki bahan yang lebih kuat ketika harus mengambil keputusan berkaitan dengan pengembangan, pembinaan, maupun evaluasi BUMD.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman serta memastikan kebutuhan data dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkaitan.
Di tengah tuntutan terhadap pengelolaan BUMD yang profesional, pemenuhan data juga harus berjalan beriringan dengan evaluasi nyata terhadap kinerja badan usaha tersebut.
Jangan sampai data hanya lengkap di dalam sistem, sementara informasi mengenai capaian, perkembangan, persoalan, dan potensi BUMD tidak benar-benar dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi.
Data harus mampu menjawab kebutuhan pemerintah dalam melihat sejauh mana BUMD memberikan manfaat bagi daerah.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola BUMD menjadi sangat penting. Setiap data yang disampaikan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Musi Rawas diharapkan semakin memperkuat komitmen terhadap pengelolaan BUMD yang tertib, profesional, dan akuntabel.
Pemenuhan data dan SIPD menjadi salah satu bagian dari proses tersebut. Namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana data yang tersedia dapat digunakan untuk menghasilkan kebijakan dan pengawasan yang benar-benar memberikan dampak.
Pada akhirnya, keberadaan BUMD harus mampu memberikan nilai tambah bagi Kabupaten Musi Rawas.
Bukan hanya tercatat sebagai badan usaha milik pemerintah daerah, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja, memberikan pelayanan yang baik, mengembangkan potensi usaha, dan berkontribusi terhadap pembangunan.
Rapat koordinasi yang digelar Kamis tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat fondasi tersebut. Sebab, tata kelola yang baik membutuhkan data yang benar. Dan dari data yang benar, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk kepentingan daerah dan masyarakat.
(Red/An)
