Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas yang digelar di ruang sidang utama, Senin (15/9/2025), menjadi ruang penting bagi fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum atas Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum tersebut, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Yudi Pratama, menegaskan komitmen partainya untuk mengawal setiap rupiah APBD agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Ia menegaskan, catatan dan kritik yang diberikan bukanlah untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab politik demi kesejahteraan masyarakat Musi Rawas.
“Alhamdulillah, kita bisa hadir menjalankan amanah konstitusi. Kami Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas penyampaian Raperda APBD 2026, namun sekaligus ingin memastikan APBD benar-benar diarahkan bagi kesejahteraan rakyat Musi Rawas,” ujar Yudi lantang, disambut perhatian pimpinan sidang, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, OPD, tokoh masyarakat, hingga insan pers yang hadir.
Menurut Yudi, APBD bukan sekadar angka-angka, melainkan instrumen nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, PDIP menekankan pentingnya belanja daerah yang efektif, efisien, dan diarahkan pada program prioritas.
“Dengan pengelolaan yang baik, belanja daerah ini harus mampu memperkuat pelayanan publik dan memastikan transparansi dalam penggunaan dana publik,” tegasnya.
Fraksi PDIP kemudian memaparkan lima isu besar yang dianggap mendesak untuk segera ditangani Pemkab Musi Rawas melalui APBD 2026:
1. Pengentasan Stunting
PDIP mendesak Pemkab memberi perhatian serius pada penurunan angka stunting. Program gizi, sanitasi, layanan kesehatan ibu dan balita, hingga edukasi pola asuh harus berjalan terpadu. “Stunting adalah masalah masa depan generasi, tidak bisa ditunda,” tegas Yudi.
2. Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Kondisi jalan rusak parah dan jembatan yang terputus dinilai menghambat aktivitas warga. PDIP meminta Dinas PU Bina Marga segera turun tangan agar mobilitas masyarakat tidak semakin terganggu.
3. Peningkatan Layanan Kesehatan
Yudi menyoroti kualitas pelayanan RSUD dr. Sobirin serta 14 Puskesmas di kecamatan. Peningkatan SDM medis, perbaikan fasilitas, hingga pemanfaatan teknologi digital menjadi solusi yang ditawarkan.
4. Pengadaan Ambulans Desa
Menurut PDIP, distribusi ambulans ke desa-desa sangat mendesak. Akses cepat terhadap layanan darurat kesehatan adalah hak dasar masyarakat.
5. Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
PDIP juga menekankan pentingnya mobil operasional khusus dengan standar keselamatan untuk evakuasi ODGJ ke fasilitas kesehatan maupun panti sosial. Hal ini dinilai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan.
Selain lima catatan tersebut, Fraksi PDIP menyoroti soal kemandirian keuangan daerah. Yudi mengingatkan bahwa Musi Rawas tidak boleh sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat.
“Kabupaten Musi Rawas harus berani lebih mandiri dan inovatif dalam menggali potensi daerah,” ujarnya.
Di akhir pidatonya, Fraksi PDIP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi APBD 2026 agar berjalan sesuai tujuan. Yudi menekankan, setiap catatan yang diberikan berangkat dari kepedulian terhadap rakyat.
“Semua kritik dan saran kami sampaikan bukan untuk kepentingan individu, melainkan demi masyarakat luas. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dalam membangun Musi Rawas tercinta,” pungkasnya.
Dengan sikap kritis namun konstruktif ini, Fraksi PDIP berharap APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat mulai dari anak-anak yang terhindar dari stunting, warga desa yang mendapat layanan kesehatan lebih baik, hingga jalan dan jembatan yang kembali menghubungkan aktivitas ekonomi rakyat.
(Red/An)
