Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan agenda mendengarkan laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, kembali menghadirkan perhatian besar publik. Salah satunya dari Komisi II DPRD Musi Rawas yang dikomandoi oleh Oken Pratama.
Dalam penyampaiannya, Oken Pratama menegaskan pentingnya keterbukaan, koordinasi, dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya di sektor ekonomi, perdagangan, pertanian, hingga pengelolaan sumber daya alam.
“Nota keuangan bukan sekadar laporan, melainkan cerminan arah pembangunan daerah. Karena itu, kami dari Komisi II meminta setiap OPD mitra kerja untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, agar program benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Hasil pembahasan Komisi II DPRD Musi Rawas bersama mitra kerja mencatat sejumlah poin strategis:
1. Perekonomian & SDA
Komisi II meminta Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Musi Rawas untuk memperkuat koordinasi dengan DPRD. Tujuannya, agar kebijakan di sektor perdagangan, koperasi, BUMD, investasi, dan pertanian berjalan transparan dan akuntabel.
2. Koperasi & UMKM
Komisi II menyoroti pembentukan Koperasi Merah Putih agar berjalan sesuai visi pemerintah pusat. Program ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat.
3. Lingkungan Hidup
DPRD menekankan pentingnya penertiban sampah dan limbah melalui konsep bank sampah yang bisa menjadi tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
4. Pariwisata
Pengembangan objek wisata lokal menjadi perhatian. Oken Pratama mendorong pemanfaatan promosi digital lewat media sosial untuk mengenalkan potensi wisata Musi Rawas.
5. Perdagangan & Pasar
Komisi II mengingatkan agar harga sembako dan pasokan gas LPG tetap stabil serta menghindari penimbunan yang merugikan masyarakat.
6. Perikanan
Tengkulak ikan menjadi sorotan. DPRD mendesak Dinas Perikanan lebih aktif mendampingi petani ikan hingga panen dengan bantuan bibit dan pakan.
7. Perkebunan, Pertanian & Ketahanan Pangan
Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan harus ditopang teknologi digital seperti drone pupuk, aplikasi manajemen pertanian, hingga program petani milenial. Selain itu, ketahanan pangan harus diprioritaskan untuk mendukung swasembada.
Meski menyampaikan banyak catatan kritis, Komisi II juga memberi apresiasi terhadap langkah positif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan wisata berbasis alam persawahan.
Pada akhir laporannya, Oken Pratama menyampaikan bahwa Komisi II dapat menerima dan menyetujui Nota Keuangan serta Raperda APBD 2026. Namun, ia menegaskan agar rekomendasi DPRD dijadikan landasan serius dalam kebijakan pembangunan Musi Rawas ke depan.
“Fokus kita bukan hanya menyetujui APBD, tapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan kembali untuk rakyat. Transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan harus menjadi pegangan bersama,” pungkas Oken.
(Red/An)
