Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Musi Rawas melalui juru bicaranya, Zulkipli Lubis, menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Senin (15/09/2025).
Dalam kesempatan itu, Zulkipli Lubis menekankan pentingnya efisiensi perencanaan anggaran serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Musi Rawas bisa lebih mandiri dalam membiayai pembangunan.
“PAD adalah indikator kemandirian daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas harus lebih serius menggali potensi daerah agar tidak selalu bergantung pada transfer pusat,” tegasnya di hadapan pimpinan sidang, anggota dewan, serta unsur Forkopimda.
Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan Bupati, postur RAPBD Musi Rawas 2026 direncanakan sebesar Rp1,758 triliun, terdiri dari PAD Rp24,87 miliar dan pendapatan transfer Rp1,553 triliun.
Fraksi PKS menilai angka tersebut masih menunjukkan ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat. Karena itu, PKS mendorong adanya langkah-langkah strategis yang lebih agresif untuk meningkatkan PAD melalui pengelolaan potensi lokal.
Fraksi PKS juga menyoroti besarnya alokasi dana hibah di Musi Rawas. PKS menegaskan agar dana hibah benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat luas bagi masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
Sementara terkait Dana Desa 2026, PKS menekankan agar penggunaannya sejalan dengan visi-misi Bupati Musi Rawas. Prioritas diarahkan pada program yang langsung dirasakan warga, seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, layanan kesehatan dasar, ketahanan pangan, hingga desa digital.
“Dana desa jangan hanya habis untuk kegiatan seremonial. Harus difokuskan pada kebutuhan mendasar masyarakat yang benar-benar berdampak,” kata Zulkipli.
Fraksi PKS juga mengangkat isu viral di media sosial mengenai banyaknya kecelakaan akibat jalan nasional yang rusak parah dan kerap dilalui kendaraan berat.
Meski perbaikan jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat, PKS mendesak Bupati Musi Rawas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Dampaknya langsung dirasakan warga Musi Rawas. Pemerintah daerah jangan diam, harus mendesak pusat segera memperbaikinya,” tegas Zulkipli.
Mengakhiri pandangan umumnya, PKS menegaskan kritik yang disampaikan semata-mata demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik sesaat.
“Harapan kami, Musi Rawas bisa menjadi kabupaten yang maju, mandiri, dan bermartabat. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah dalam membangun bumi Musi Rawas,” pungkasnya.
(Red/An)
