Ulasanrakyat.com – Kendari. Eks ketua badan eksekutif Mahasiswa (Bem) Sekolah tinggi Manajemen informatika dan komputer (Stimik) Bina bangsa Kendari mengutuk aksi represif Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo yang mencekik leher mahasiswa saat melakukan demonstrasi di kawasan Tugu Kasipute, Kecamatan Rumbia pada Selasa (2/6/2026) lalu.
Eks Ketua Bem STMIK, Aldi Lamoito mengatakan, tindakan AKBP Eko Sutomo tidak sejalan dengan tugas pengamanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat.
“Mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Mata Oleo, tetapi justru mendapatkan perlakuan yang jauh dari semestinya dari aparat kepolisian,” ujar Aldi Minggu (7/062026).
Aldi yang juga merupakan Ketua umum Jaringan Masyarakat Pemerhati Daerah meminta Kapolda Sultra agar Kapolres Bombana dievaluasi dan dicopot dari jabatannya.
“Pernyataan kami tegas dan tanpa kompromi, copot segera Kapolres Bombana dari jabatannya sebelum satu tindakan yang dinilai arogan ini mencederai wibawa institusi yang seharusnya melindungi masyarakat,” tegasnya.
tindakan AKBP Eko Sutomo tidak hanya melukai massa yang hadir di lapangan, tetapi juga menciderai prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yang paling mengkhawatirkan, tindakan represif ini bukanlah peristiwa pertama.
Karena itu, peristiwa ini tidak dapat hanya dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri.
“Peristiwa ini menunjukkan watak brutal pola Kapolres Bombana dalam menghadapi warga yang menggunakan hak demokrasinya untuk menyampaikan pendapat,” kecam Aldi
Oleh karena itu, setiap tindakan yang membungkam, mengintimidasi, atau merespons aspirasi masyarakat dengan pendekatan represif, premanisme, merupakan kemunduran demokrasi yang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
“Atas dasar itu, kami mendesak Kapolda Sultra untuk mengevaluasi dan mencopot AKBP Eko Sutomo dari jabatannya Kapolres Bombana serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum yang jelas atas tindakan represif itu,” desaknya.
Menurut Aldi , evaluasi tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif semata. Tetapi harus menyentuh aspek profesionalitas, etika jabatan, dan komitmen terhadap penghormatan hak-hak warga negara.
Kami menegaskan, perilaku AKBP Eko Sutomo mempertontonkan pola kepemimpinan yang represif dalam menghadapi masyarakat. “Maka pencopotan dari jabatan merupakan langkah yang paling layak dipertimbangkan demi menjaga marwah institusi kepolisian dan hak warga negara,” ujarnya.
Aldi Lamoito juga mengingatkan Pemkab Bombana agar tidak menutup mata terhadap akar persoalan yang melatarbelakangi aksi masyarakat.
“Jangan sampai perhatian publik hanya terfokus pada insiden di lapangan, sementara persoalan infrastruktur yang menjadi sumber penderitaan masyarakat kembali diabaikan. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang nyata, bukan sekadar janji yang berulang,” bebernya.
(MT)
