Ulasanrakyat.com – Musi Rawas.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berlangsung dinamis. Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian pemerintah daerah, sekaligus memberikan sejumlah masukan konstruktif sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas, Selasa (07/07/2026), dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas, Apt. Yani Yandika Saputra, S.Farm., dan dihadiri Wakil Bupati Musi Rawas H. Suprayitno yang mewakili Bupati Musi Rawas.
Pada awal rapat, seluruh fraksi mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan daerah. Namun demikian, sejumlah fraksi juga menyampaikan berbagai catatan yang diharapkan dapat menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD.
Berdasarkan laporan Sekretaris DPRD H. Elba Roma, SE., M.Si, rapat dinyatakan memenuhi kuorum dengan kehadiran 21 dari 40 anggota DPRD.
Dalam sambutannya, pimpinan rapat Apt. Yani Yandika Saputra menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai peraturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi Partai Golkar melalui Rosalia, S.H., M.Si., mengapresiasi sejumlah indikator pembangunan daerah, di antaranya meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding tahun sebelumnya, menurunnya angka kemiskinan, serta rendahnya tingkat pengangguran.
Di samping capaian tersebut, Fraksi Golkar juga memberikan beberapa masukan terkait optimalisasi realisasi belanja modal yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pembangunan, khususnya infrastruktur, dapat berjalan lebih maksimal. Fraksi ini turut menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai kondisi jalan di kawasan Trans Subur Kecamatan Muara Lakitan serta akses menuju desa-desa di kawasan hutan tanaman industri yang diharapkan mendapat perhatian pemerintah.
Golkar juga mendorong percepatan penyelesaian piutang daerah, peningkatan pelayanan air bersih, ketersediaan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram, serta pelaksanaan mutasi ASN yang mengedepankan kompetensi dan profesionalisme.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Mohammad Febriansyah menyampaikan bahwa opini WTP merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun, menurut fraksi tersebut, keberhasilan pembangunan juga perlu diukur dari meningkatnya kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.
PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, memperkuat peran BUMD, mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, UMKM, memperluas kesempatan kerja, serta mempercepat digitalisasi pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Renny Widiastuti, S.E., menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI. Meski demikian, PKS mencermati masih terdapat beberapa target Pendapatan Asli Daerah yang belum tercapai secara optimal, seperti sektor pajak daerah, retribusi daerah, maupun beberapa komponen pendapatan lainnya.
Fraksi PKS menilai kondisi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Selain itu, PKS mendorong lahirnya inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi secara bertahap.
PKS juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga setiap program dan kegiatan dapat direalisasikan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra melalui Fitriana, S.Pd., turut memberikan apresiasi atas realisasi pendapatan dan belanja daerah. Gerindra berharap setiap alokasi APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pertanian, pengembangan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, Gerindra mengingatkan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Fraksi Partai NasDem melalui Rizal, S.H., memberikan perhatian terhadap realisasi pendapatan daerah yang dinilai masih dapat ditingkatkan. NasDem mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian target pajak daerah serta memperkuat strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi yang ada.
Fraksi ini juga mengusulkan agar seluruh OPD penghasil PAD semakin aktif menggali potensi retribusi daerah, termasuk mendorong penggunaan nomor polisi kendaraan sesuai domisili agar potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat lebih optimal.
Selain itu, NasDem berharap realisasi belanja modal dapat terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PAN melalui Imam Kurniawan, C.P., S.H., menyampaikan harapan agar koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah semakin diperkuat, khususnya melalui kehadiran langsung kepala OPD dalam pembahasan anggaran dan rapat-rapat bersama DPRD.
Menurutnya, kehadiran pengguna anggaran secara langsung akan mempermudah proses pembahasan sekaligus mempercepat penyampaian informasi dan pengambilan keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Hal senada disampaikan Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa melalui Siswantara, S.H. Ia berharap tingkat kehadiran kepala OPD dalam forum-forum resmi DPRD dapat terus ditingkatkan sehingga komunikasi antara legislatif dan eksekutif berjalan semakin efektif serta aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara optimal.
Pada akhir rapat, seluruh fraksi menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD diharapkan menjadi masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas.
(Red/An)
