Ulasanrakyat.Com — Musi Rawas. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) kembali digelar dengan agenda penting, yakni mendengarkan tanggapan dan jawaban fraksi-fraksi atas Pendapat Kepala Daerah terhadap 5 (lima) Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2025, Senin (24/11/2025).
Paripurna berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Mura, dengan tingkat kehadiran tinggi dari unsur eksekutif maupun legislatif.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD tersebut juga dihadiri langsung oleh Bupati Mura dan Wakil Bupati Mura, serta perwakilan Kapolres Mura, Kepala BNNK Mura, Sekda Mura, seluruh Camat se-Kabupaten Mura, pimpinan fraksi, komisi, anggota DPRD, LSM, hingga insan pers.
Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa: Setuju Penuh Bahas ke Tingkat Pansus
Dalam kesempatan tersebut, H. Alamsyah Amanat, SH, mewakili Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, menyampaikan pandangan resmi fraksi terhadap penyampaian Bupati.
“Kami menyimak apa yang disampaikan Bupati. Lima Raperda inisiatif DPRD empat inisiatif, satu revisi telah mendapatkan persetujuan dari Bupati untuk dibahas pada tingkat selanjutnya, yaitu tingkat Pansus. Kami dari Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa sangat setuju dan mendukung penuh agar pembahasan dilanjutkan,” ujar Alamsyah dalam forum paripurna.
Ia menegaskan bahwa fraksinya memandang lima Raperda tersebut sebagai regulasi penting yang akan menjadi dasar penguatan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan penataan pembangunan tahun 2025.
Soroti Kondisi Keuangan Daerah, Harapkan Tenaga Baru Mampu Bantu Stabilitas Pemerintahan
Menariknya, di luar pembahasan teknis Raperda, Alamsyah juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang dinilai “tidak sedang baik-baik saja”.
“Harapan kita, dengan adanya tenaga baru yang dilantik Bupati para asisten dan staf ahli dapat membantu memperkuat manajemen pemerintahan, sehingga program-program prioritas dapat berjalan secara mantap dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia pun menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, seraya berharap adanya sinergi baru antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan fiskal tahun mendatang.
Lima Raperda inisiatif tersebut menjadi sorotan utama karena akan berpengaruh langsung terhadap arah pembangunan daerah tahun 2025.
Persetujuan Bupati untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat Pansus dinilai sebagai sinyal positif bahwa pemerintah daerah dan DPRD berada pada frekuensi yang sama.
Pansus nantinya bertugas memperdalam substansi setiap Raperda, memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Musi Rawas.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Musi Rawas menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi.
Agenda pembahasan Raperda menjadi salah satu tugas penting lembaga legislatif untuk memastikan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyelenggarakan program pemerintahan dan pembangunan.
Rapat ditutup dengan keberjalanan yang kondusif dan penuh substansi, menandai langkah awal pembahasan lima Raperda yang akan menentukan arah kebijakan daerah tahun depan.
(Red/An)
