Ulasanrakyat.Com – Lubuklinggau. Ironi tajam tengah menyelimuti Kota Lubuklinggau. Di satu sisi, ratusan pekerja kebersihan yang berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL) hingga kini belum menerima gaji mereka. Namun di sisi lain, Pemerintah Kota Lubuklinggau justru telah merealisasikan dana hibah miliaran rupiah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk mendukung kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Selatan XV di Kabupaten Musi Banyuasin, yang digelar 18–31 Oktober 2025.
Kondisi ini memantik gelombang kritik dan sorotan tajam dari aktivis serta pemerhati kebijakan publik, yang menilai Pemkot Lubuklinggau gagal menentukan skala prioritas anggaran daerah.
Dari informasi yang berhasil dihimpun awak media pada Jumat (17/10/2025), diketahui ratusan pegawai penyapu jalan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau belum menerima hak mereka untuk bulan ini.
Padahal, pekerjaan mereka tergolong vital bagi wajah kota setiap hari berpanas-panasan di jalan demi menjaga kebersihan dan estetika ruang publik.
“Para pekerja ini bukan sekadar penyapu jalan, mereka adalah ujung tombak kebersihan kota. Tapi hak mereka malah tertunda,” keluh seorang pegawai lapangan yang enggan disebutkan namanya.
Berdasarkan data, besaran gaji yang diterima Pekerja Harian Lepas (PHL) hanya sekitar Rp1.250.000 per bulan, sedangkan pengawas lapangan mendapat Rp1.350.000 per bulan. Jumlah ini terbilang minim, namun sangat berarti bagi para buruh yang menggantungkan hidup pada honor tersebut.
Ironisnya, keterlambatan pembayaran gaji ini justru terjadi saat pemerintah daerah menyalurkan dana hibah bernilai fantastis ke KONI.
“Bayangkan, gaji Rp1,2 juta untuk orang-orang yang bekerja setiap hari membersihkan kota saja belum dibayar. Tapi hibah miliaran rupiah untuk kegiatan olahraga bisa langsung cair. Ini jelas menunjukkan ketimpangan prioritas,” ujar Feri Isrop, seorang aktivis dan alumni Hukum Tata Negara Bumi Silampari, dengan nada tegas.
Menurut Feri, pemerintah seharusnya menempatkan kebutuhan dasar masyarakat terutama kesejahteraan para pekerja kecil sebagai prioritas utama.
“Ini seharusnya menjadi catatan penting bagi Pemkot Lubuklinggau. Mana yang lebih urgen dan berdampak langsung pada masyarakat? Kebersihan kota dan kesejahteraan pekerja, atau kegiatan olahraga yang sifatnya seremonial?” tegasnya.
Kritik serupa juga mengalir dari sejumlah warganet di media sosial. Banyak yang menyayangkan bagaimana anggaran publik justru lebih cepat mengalir ke kegiatan hibah ketimbang untuk memenuhi hak para buruh harian.
“Kalau kota mau bersih, hargai dulu yang menyapu. Jangan cuma bangga kirim atlet, tapi lupa yang menjaga kebersihan tiap pagi,” tulis salah satu komentar warga di platform media sosial lokal.
Pengamat kebijakan publik menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan perencanaan anggaran daerah. Dinas teknis, seperti DLH, seharusnya mendapatkan perhatian lebih karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar.
“Pemerintah daerah perlu melakukan audit anggaran dan memastikan tidak ada penundaan hak-hak tenaga kebersihan. Mereka bekerja bukan untuk kemewahan, tapi demi bertahan hidup,” ujar seorang pengamat ekonomi daerah saat dimintai pendapat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan pembayaran gaji tersebut. Publik pun menantikan langkah cepat Pemkot untuk menuntaskan masalah ini sebelum kepercayaan masyarakat makin terkikis.
Kisah para pekerja kebersihan ini menjadi cermin kecil dari persoalan besar yang kerap terjadi di banyak daerah: anggaran seringkali berpihak pada seremonial, bukan kesejahteraan.
(Red/An)
