Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Musi Rawas, Jhuan Silitonga, menyampaikan sejumlah masukan strategis dalam Rapat Koordinasi Pedoman Kerja Sama Publikasi antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Media Massa Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Rabu, 28 Mei 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Jhuan menekankan pentingnya penyelarasan kerja sama publikasi dengan peraturan Dewan Pers, khususnya terkait penggunaan anggaran pemerintah yang harus dialokasikan kepada media berbadan hukum dan memiliki NPWP. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama publikasi sangat penting untuk menjaga profesionalisme jurnalisme daerah.
“Kami paham, ini soal tanggung jawab anggaran yang harus sesuai dengan regulasi. Tapi perlu juga dipertimbangkan bahwa nilai kerja sama saat ini terlalu kecil untuk mendukung kesejahteraan wartawan,” ujar Jhuan. Ia menyebut nilai kerja sama yang hanya berkisar di angka Rp600 ribu tidak mencerminkan kerja keras wartawan dalam menyampaikan informasi pembangunan daerah kepada publik.
Jhuan mengusulkan agar Pemkab Musi Rawas bersama insan pers bisa menyuarakan kenaikan anggaran kerja sama kepada Bupati Musi Rawas. “Kita tidak menuntut muluk-muluk, tapi kita berharap angkanya bisa naik demi keberlangsungan media yang sehat dan profesional,” tambahnya.
Menambahkan pernyataan tersebut, Dodi Candra dari media Suara Pancasila juga menyoroti pentingnya penerapan Perda Nomor 51 Tahun 2023 secara konsisten. Ia menyebut Musi Rawas termasuk daerah yang cukup terbuka dan memiliki syarat kemitraan media yang lebih ringan dibanding daerah lain, namun perlu diperkuat dengan sistem seleksi yang mempertimbangkan keaktifan dan komitmen media terhadap UU Pers.
“Filter kerja sama sebaiknya tidak hanya administratif, tapi juga melihat keaktifan dan peran media di tengah masyarakat. Itu penting agar yang terlibat adalah media yang benar-benar produktif,” ujar Dodi.
Baik Jhuan maupun Dodi berharap agar kerja sama media dengan pemerintah tidak hanya formalitas, tetapi menjadi kemitraan strategis yang memberi manfaat bagi kedua pihak pemerintah dalam menyampaikan pembangunan, dan media dalam menjaga keberlangsungan serta profesionalisme jurnalisnya.
(Red/An)
