Ulasanrakyat.com – Musi Rawas.
Proses rekrutmen dan penugasan Mitra Statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Rawas kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah peserta mempertanyakan transparansi seleksi setelah muncul dugaan adanya perubahan status kelulusan yang dinilai tidak wajar dalam aplikasi Sobat Mitra.
Kekecewaan peserta semakin menguat setelah beredar informasi adanya peserta yang sempat dinyatakan lulus, namun beberapa jam kemudian berubah menjadi tidak lulus. Sebaliknya, ada pula peserta yang awalnya tidak lulus kemudian berubah menjadi lulus.
Salah seorang peserta, Pardi, mengaku memiliki bukti terkait perubahan status tersebut dan menduga terdapat permainan dalam proses seleksi.
“Saat pengumuman saya membuka aplikasi Sobat Mitra, saya dinyatakan lolos. Tetapi beberapa jam kemudian berubah menjadi tidak lolos. Bahkan ada juga yang awalnya tidak lolos kemudian menjadi lolos. Ini sangat aneh dan diduga ada permainan. Kami punya bukti, bukan hanya omongan,” tegas Pardi.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas proses rekrutmen yang seharusnya berjalan transparan dan profesional. Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Musi Rawas serta pihak BPS pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi tersebut.
“Enak bagi petugas lama dan bagi yang punya orang dalam. Bisa diterima dengan gampang, bahkan bisa leluasa mengubah isi akun di Sobat Mitra,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memicu perhatian masyarakat, terlebih karena Mitra Statistik memiliki peran penting dalam pengumpulan data yang menjadi dasar berbagai kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
Menanggapi berbagai tudingan yang berkembang di masyarakat, pihak BPS Kabupaten Musi Rawas membantah keras adanya manipulasi hasil seleksi.
Kepala BPS Musi Rawas, Samsul Munawar melalui Kasubag Umum Nopi Irawan didampingi Statistisi Muda Legino menegaskan bahwa seluruh tahapan rekrutmen dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
“Kalau ada tuduhan merubah hasil itu tidak benar. Sebab, pengumuman yang keluar bisa dilihat dan diakses langsung oleh pelamar melalui aplikasi,” kata Nopi Irawan.
Ia menjelaskan bahwa seleksi Mitra Statistik terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi, tes kompetensi hingga wawancara. Peserta yang lulus administrasi wajib memenuhi nilai ambang batas (passing grade) sebelum mengikuti tahap wawancara.
Menurutnya, wawancara dilakukan untuk mengukur komitmen peserta dalam menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Ketika wawancara dan dinyatakan lolos, peserta juga membuat fakta integritas sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas,” jelasnya.
Dalam wawancara, lanjut Nopi, peserta diberikan berbagai pertanyaan terkait kesiapan bekerja di lapangan, integritas, serta kepatuhan terhadap SOP pendataan statistik.
Program Mitra Statistik sendiri akan bertugas dalam kegiatan sensus ekonomi dan berbagai kegiatan statistik lainnya dengan masa kontrak sekitar dua setengah bulan. Honor yang diterima peserta disebut berkisar Rp11 juta selama masa penugasan.
Meski demikian, polemik tidak hanya berkisar pada dugaan perubahan status kelulusan. Sejumlah peserta juga mempertanyakan mekanisme penugasan yang dinilai lebih banyak diberikan kepada petugas lama dibandingkan peserta baru yang telah dinyatakan lulus seleksi.
Persoalan ini memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian menilai petugas lama lebih layak diprioritaskan karena telah memiliki pengalaman dan memahami kondisi lapangan. Namun, sebagian lainnya menganggap perlu adanya regenerasi dan kesempatan yang lebih terbuka bagi peserta baru yang telah memenuhi syarat.
Sejumlah tokoh masyarakat juga menyoroti pentingnya hubungan baik antara petugas statistik dengan warga sebagai responden. Menurut mereka, penerimaan masyarakat terhadap petugas lapangan sangat menentukan kelancaran proses pendataan dan kualitas data yang dihasilkan.
Muncul pula kekhawatiran bahwa apabila petugas yang ditugaskan tidak diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, maka proses pengumpulan data berpotensi mengalami hambatan yang berdampak pada akurasi informasi.
Di tengah berbagai kritik yang berkembang, BPS Musi Rawas menegaskan siap bertanggung jawab atas seluruh proses rekrutmen yang telah dilakukan.
Bahkan, terkait adanya rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan sejumlah peserta sebagai bentuk protes terhadap hasil seleksi, pihak BPS menyatakan tidak mempermasalahkan dan siap menerima aspirasi tersebut.
“Kalau ada pihak yang ingin menyampaikan aspirasi atau demo, silakan saja. Kami siap,” ungkap Nopi.
Polemik rekrutmen Mitra Statistik ini kini menjadi perhatian publik Musi Rawas. Masyarakat berharap BPS dapat memberikan penjelasan yang transparan dan terbuka agar seluruh tahapan seleksi dapat dipahami oleh peserta serta tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Terlebih, kualitas data statistik yang dihasilkan sangat bergantung pada integritas proses rekrutmen petugas lapangan. Karena itu, kompetensi, integritas, rekam jejak kinerja, serta penerimaan masyarakat dinilai harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan petugas yang akan menjalankan tugas pendataan.
Dengan proses yang transparan dan akuntabel, data statistik yang dihasilkan diharapkan benar-benar mampu menjadi dasar pembangunan daerah yang akurat, objektif, dan dapat dipercaya.
(Red/An).
