Ulasanrakyat.com – Lubuklinggau.
Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 melalui Ketua Umumnya, Ahlul Fajri, menanggapi berkembangnya isu di tengah masyarakat terkait dugaan bahwa Ketua PK disebut-sebut akan ditunjuk menjadi Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.
Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 menegaskan, apabila isu tersebut benar adanya dan nama calon sudah dikunci sejak awal oleh pihak tertentu, maka publik patut mempertanyakan urgensi dilaksanakannya proses seleksi terbuka yang saat ini sedang berjalan.
“Jika memang benar keputusan akhir sudah ditentukan sejak awal, lalu untuk apa dilakukan seleksi terbuka? Untuk apa menggunakan Panitia Seleksi (Pansel), tahapan administrasi, uji kelayakan, dan menghabiskan anggaran daerah yang tidak sedikit? Jangan sampai seleksi ini hanya menjadi formalitas administratif untuk melegitimasi keputusan yang sudah dipersiapkan sebelumnya,” tegas Ahlul Fajri.
Menurutnya, proses pengisian jabatan strategis di tubuh BUMD seperti PDAM harus mengedepankan asas transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, serta bebas dari kepentingan politik praktis, karena jabatan Direktur PDAM bukan sekadar posisi politik, melainkan menyangkut pelayanan dasar masyarakat terhadap kebutuhan air bersih.
Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 juga mengingatkan bahwa masyarakat Kota Lubuklinggau saat ini membutuhkan pemimpin PDAM yang memiliki kompetensi manajerial, integritas, serta kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan air bersih yang selama ini masih menjadi keluhan warga.
“Kami tidak mempersoalkan siapa orangnya. Tetapi jika ada dugaan pengondisian atau praktik balas jasa politik dalam penempatan jabatan strategis BUMD, tentu ini berbahaya bagi tata kelola pemerintahan yang sehat. Jangan sampai kepentingan masyarakat dikorbankan demi kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Selain itu, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 meminta Walikota Lubuklinggau memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat untuk menghindari berkembangnya opini liar yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas proses seleksi.
“Kalau memang seleksi ini benar-benar objektif, buktikan kepada publik bahwa semua kandidat diberi kesempatan yang sama dan penilaian dilakukan secara profesional, bukan karena kedekatan politik ataupun faktor balas jasa Pilkada,” tambahnya.
Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 menegaskan akan mengawal proses seleksi Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap hingga tuntas demi memastikan tidak terjadi penyimpangan prosedur, pemborosan anggaran, maupun dugaan praktik nepotisme yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat Kota Lubuklinggau.
“Jabatan publik bukan ruang balas jasa politik. Jabatan publik adalah amanah untuk melayani rakyat,” tutup Ahlul Fajri.
(Rls)
