Ulasanrakyat.com — Banyuasin Gerakan Pemuda Kekuatan Pembaruan (GPKP) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Banyuasin dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin, Kamis (12/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti sejumlah persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan publik.
Terdapat tiga persoalan utama yang disoroti GPKP, yakni transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) periode 2023–2026, dugaan penyimpangan anggaran sewa kendaraan dinas dengan nilai Rp72.400.000, serta dugaan korupsi pengelolaan anggaran PDAM Tirta Betuah periode 2019–2024 dengan nilai kerugian negara berdasarkan audit BPKP sebesar Rp3.940.341.417.
Di Kantor DPRD, GPKP mendesak agar segera dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas persoalan tersebut secara terbuka. GPKP juga menuntut DPRD mengeluarkan surat rekomendasi pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin.
Sementara itu, di Kejari Banyuasin, GPKP mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap ketiga persoalan tersebut secara profesional, transparan, serta tidak tebang pilih.
Satrya S. selaku Koordinator Lapangan menegaskan bahwa GPKP tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlalu tanpa kejelasan.
“Segera laksanakan RDP dan keluarkan rekomendasi pergantian Sekda. Begitu juga Kejaksaan, jangan sampai laporan masyarakat hanya menjadi tumpukan berkas tanpa kepastian hukum. Jika ditemukan unsur pidana, proses siapa pun yang bertanggung jawab tanpa pandang jabatan,” tegas Satrya.
Senada dengan itu, Neka Pratama selaku Koordinator Aksi menyatakan bahwa demonstrasi tersebut bukan akhir dari perjuangan GPKP.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada tindak lanjut konkret dari DPRD maupun Kejaksaan, GPKP siap kembali turun ke jalan, sebagai gerakan penekanan yang lebih intens,” tegasnya.
GPKP menegaskan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan merupakan tanggung jawab rakyat. Jabatan publik harus terbuka terhadap evaluasi dan setiap penggunaan anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan.
GPKP memastikan perjuangan tidak berhenti pada aksi hari ini. Jika tuntutan dan laporan tidak mendapatkan kejelasan, aksi lanjutan menjadi langkah berikutnya.
(Red/An)
