Ulasanrakyat.com – Musi Rawas. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas yang dijadwalkan membahas laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sekaligus pengambilan keputusan DPRD dan mendengarkan pendapat akhir Bupati Musi Rawas, terpaksa ditunda.
Penundaan tersebut terjadi lantaran jumlah anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang hadir belum memenuhi ketentuan kuorum. Dari total 40 anggota dewan, hanya 16 orang yang tercatat hadir dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas, Jumat (13/11/2026).
Minimnya kehadiran anggota dewan membuat agenda penting yang telah dijadwalkan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya. Padahal, pembahasan 11 Raperda tersebut merupakan bagian penting dari proses pembentukan regulasi daerah yang nantinya menjadi salah satu landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas.
Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri, mengingat rapat paripurna bukan sekadar agenda seremonial kelembagaan, melainkan forum resmi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi bersama pemerintah daerah.
Ketika jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum, pengambilan keputusan tentu tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, masyarakat dan berbagai pihak harus menunggu hingga agenda tersebut kembali dijadwalkan.
Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus, S.E., M.I.Kom., menyampaikan bahwa setelah mempertimbangkan kondisi kehadiran anggota dewan, rapat paripurna disepakati untuk ditunda dan dilanjutkan pada hari berikutnya.
“Kalau untuk di-skors, kita lanjutkan besok siang. Hari ini belum bisa kita lanjutkan,” ujar Firdaus saat menyampaikan keputusan penundaan rapat.
Ia menjelaskan, rapat paripurna akan kembali dilaksanakan pada Sabtu (14/11/2026), pukul 13.00 WIB.
Firdaus berharap pelaksanaan rapat lanjutan tersebut dapat berjalan sesuai agenda, dengan kehadiran anggota DPRD yang lebih maksimal sehingga persyaratan kuorum dapat terpenuhi dan seluruh pembahasan dapat dilanjutkan.
Menurutnya, kehadiran anggota dewan sangat diperlukan agar agenda pengambilan keputusan terhadap 11 Raperda tidak kembali mengalami penundaan.
Ia juga meminta seluruh anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas agar menjadikan rapat lanjutan tersebut sebagai perhatian bersama. Setidaknya, 27 anggota dewan diharapkan hadir, bahkan jika memungkinkan seluruh 40 anggota DPRD dapat mengikuti rapat paripurna.
Penundaan rapat paripurna ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab sebagai wakil rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pernyataan dan kegiatan di tengah masyarakat, tetapi juga melalui kedisiplinan menghadiri agenda resmi lembaga legislatif.
Terlebih, 11 Raperda yang sedang dibahas memiliki arti penting bagi arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah. Proses pembahasan hingga pengambilan keputusan membutuhkan keterlibatan anggota DPRD agar berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Publik tentu berharap rapat paripurna lanjutan pada Sabtu (14/11/2026) tidak kembali terkendala persoalan kuorum. Seluruh anggota DPRD diharapkan dapat hadir dan menjalankan tanggung jawab kelembagaannya secara maksimal.
Kini perhatian tertuju pada pelaksanaan rapat berikutnya. Apakah seluruh agenda yang tertunda dapat diselesaikan sesuai jadwal? Kehadiran dan komitmen para wakil rakyat akan menjadi penentu.
Rapat paripurna bukan sekadar memenuhi jadwal, tetapi menyangkut tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepentingan masyarakat Kabupaten Musi Rawas.
(Red/An)
