Ulasanrakyat.com – Musi Rawas.
Kendati sempat Molor kurang lebih tiga jam dari Jadwal namun Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel), dalam rangka Mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Pansus – Pansus DPRD Terhadap 11 (Sebelas) Raperda dan Pengambilan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Serta Mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Musi Rawas telah Resmi di Gelar, berlangsung Kourum dan Mengikat.
Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas, Sabtu (14/11/2026) di mulai sekira Pukul 15.30 WIB.
Turut hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Laporan Sekretaris Dewan (Sekwan) Dprd Kabupaten Musi Rawas Elbaroma menyampaikan dalam rapat, berdasarkan daftar hadir anggota dewan yang mengikuti rapat berjumlah 27 dari 40 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum.
Rapat paripurna ini menjadi tahapan pembahasan dan penetapan kebijakan daerah melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan DPRD. Pembahasan terhadap 13 Raperda dan yang diterima 11 Raperda tersebut akan lebih lanjut dibahas serta di sahkan menjadi Perda, merupakan salah satu agenda penting dalam proses pembentukan regulasi daerah yang nantinya menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas.
Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus, S.E., M.I.Kom., menyampaikan dalam rapat bahwa setelah mempertimbangkan kehadiran anggota dewan berdasarkan laporan absensi dari Sekretaris Dewan, (Sekwan), sebanyak, 27 anggota dewan yang hadir dari 40 anggota DPRD sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum.
“Mempersilahkan Bupati Musirawas untuk memproses lebih lanjut rancangan peraturan daerah yang telah disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekekliruan dalam keputusan bersama ini,” tegasnya.
Hj. Herlina Effendi, S.E., Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil Musi Rawas 4. Panitia Khusus (Pansus I), dengan ini menyampaikan bahwa Pansus I telah melaksanakan serangkaian kegiatan pembahasan sejak tanggal 18 Mei 2026 sampai dengan 18 Juni 2026.
“Pansus I dengan mitra kerja membahas Raperda Tentang Rencana Tatar Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas, Raperda Tentang Pemberian Insensif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial,” ungkapnya dalam rapat.
Mohammad Febriansyah Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil Musi Rawas 5. Panitia Khusus (Pansus II), setelah mendengarkan penyampaian Empat Raperda Eksekutif dan Sembilan Rancangan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026 Oleh Bupati Musi Rawas, pada hari Senin tanggal 4 Mei sampai dengan Selasa 15 September 2026 dan berdasarkan hasil pembahasan Pansus II, yang telah dilaksanakan melalui serangkaian rapat kerja, koordinasi bersama mitra kerja dan pihak-pihak terkait, maka didapatkan hasil pembahasan sebagai berikut.
Pansus II dengan mitra kerja membahas Raperda Tentang Ketertipan Umum dan Ketentraman Masyarakat, Rancangan Peraturan Daerah Menciptakan Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman di Satuan Pendidikan, dan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN dan Prekursor Narkotika.
“Perda Ketertipan Umum ini menjadi atensi khusus karena perda ini sangat penting bagi daerah kita Dan menjadi perhatian pablik khususnya di Kabupaten Musi Rawas, perda ini bisa menjadi landasan dalam upaya memuat pengaturan yang tegas adil dan berkarakter lokal tentang penyelenggaraan pesta malam di Kabupaten Musirawas,”tegasnya.
Fitriana, S.Pd. Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Partai Gerindra Dapil Musi Rawas 3. Panitia Khusus (Pansus III), menjelaskan jika sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPRD senantiasa berupaya menghasilkan produk-produk hukum daerah yang tidak hanya memiliki aspek yuridis dan administratif. Tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
“Berkenaan dengan hal tersebut, Panitian Khusus Pansus III DPRD Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan tugas pembahasan terhadap tiga rancangan peraturan daerah yaitu, Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6, 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan dan diskriminasi, Raperda Tentang Pemberdayaan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” ungkapnya.
Lebih lanjut dirnya mengatakan bahwa Ketiga Raperda tersebut memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Khususnya.
International Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) (Dapil Musi Rawas 2) Pansus IV, dengan ini menyampaikan bahwa Pansus IV telah melaksanakan serangkaian kegiatan pembahasan serta koordinasi bersama mitra kerja dan pihak-pihak terkait, maka didapatkan hasil pembahasan Empat Raperda pada Pansus IV.
“Pansus IV dengan mitra kerja membahas Empat Raperda Tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Bidang Dinas Perhubungan tipe C menjadi Dinas Perhubungan Tipe B, Kemudian di bidang keuangan, yakni Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Tipe A, Raperda Tetang Pengolahan Persampahan, terakhir Tentang Raperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS),”ujarnya.
Secara kekeluruhan menurut International, Empat Raperda dimaksud telah memenuhi ketentuan untuk dilanjutkan ketahapan berikutnya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undang yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, usai Rapat Paripurna dalam rangka Mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Pansus – Pansus DPRD Terhadap 11 (Sebelas) Raperda dan Pengambilan Keputusan DPRD Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Serta Mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Musi Rawas, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian dari tahapan penyusunan anggaran daerah yang memuat kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Melalui kedua agenda tersebut, diharapkan koordinasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Musi Rawas.
(Rls)
