Ulasanrakyat.com – Lubuklinggau.
Lembaga Bantuan Hukum Nuansa Keadilan Rakyat Indonesia (LBH NKRI) mengecam keras dugaan pengeroyokan terhadap jurnalis Detik TV Sumsel yang terjadi di Showroom Almira Mobilindo, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Korban diduga dikeroyok saat menjalankan tugas jurnalistik dan mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Saat ini korban menjalani perawatan inap di rumah sakit.
Ketua Pembina LBH NKRI, Advokat Haries Sugiatso, S.T., S.H., M.H., menyatakan LBH NKRI akan mengawal proses penegakan hukum perkara ini hingga tuntas.
“Apabila hasil visum et repertum menunjukkan luka berat, kami mendesak penyidik menerapkan Pasal 262 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengancam pidana penjara paling lama 9 tahun, dan/atau Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan sesuai fakta penyidikan. Kami juga meminta penerapan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atas dugaan upaya menghalang-halangi kerja jurnalistik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta,” ujar Haries Sugiatso dalam pernyataan resminya, Sabtu (14/11/2026).
Senada dengan itu, Ketua LBH NKRI, Advokat Agung Dwi Prakoso, S.H., M.H., menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis merupakan serangan terhadap kemerdekaan pers.
“Kami mengutuk keras tindak kekerasan terhadap jurnalis ini. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang, dan kekerasan terhadap mereka adalah serangan terhadap kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi. Tidak ada tempat bagi premanisme di Kota Lubuklinggau. Kami meminta Polres Lubuklinggau bertindak cepat, profesional, dan transparan dalam mengusut serta memproses seluruh pihak yang diduga terlibat,” kata Agung Dwi Prakoso.
Secara kelembagaan, LBH NKRI menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Proses hukum cepat dan transparan. Meminta Polres Lubuklinggau segera memproses seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk melakukan penahanan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penerapan pasal yang tepat. Meminta penyidik menerapkan Pasal 262 UU 1/2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 466 KUHP, serta Pasal 18 ayat (1) UU Pers, sesuai hasil visum et repertum dan fakta penyidikan.
3. Mengimbau tidak ditempuh penyelesaian di luar proses hukum. Mengingat kekerasan ini menyasar profesi jurnalis, LBH NKRI mengimbau penyidik tidak menempuh jalur restorative justice.
4. Pemulihan korban. Menuntut pihak yang bertanggung jawab memenuhi ganti rugi materiil dan seluruh biaya pemulihan medis korban, melalui mekanisme restitusi atau penggabungan gugatan ganti kerugian.
LBH NKRI akan terus mengawal dan memantau proses penegakan hukum perkara ini agar korban memperoleh keadilan, sekaligus memberi efek jera bagi siapa pun yang mencoba mengintimidasi jurnalis di Sumatera Selatan.
Narasumber:
1. Advokat Haries Sugiatso, S.T., S.H., M.H. (Ketua Pembina LBH NKRI)
2. Advokat Agung Dwi Prakoso, S.H., M.H. (Ketua LBH NKRI)
(Red/An)
