Ulasanrakyat.com – Lubuklinggau.
Di tengah tekanan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup besar pada 2026, Pemerintah Kota Lubuklinggau menegaskan perhatian terhadap gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tetap berjalan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Lubuklinggau H Rachmat Hidayat saat menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Kota Lubuklinggau, bersama Wakil Wali Kota H Rustam Effendi, Rabu (7/10/2026).
Peringatan HKG PKK ke-54 tahun ini mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.”
Ketua TP PKK Kota Lubuklinggau, Hj Risca Priba Ayu, mengatakan tema tersebut menegaskan posisi PKK yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama karena gerakannya dimulai dari keluarga.
Menurutnya, keluarga menjadi fondasi penting dalam membangun lingkungan yang sehat, pendidikan yang baik, ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi hingga kehidupan sosial yang semakin kuat.
“Dimulai dari keluarga, kita dapat membangun lingkungan yang sehat, pendidikan yang baik, ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi, serta kehidupan sosial yang semakin kuat,” ujar Ayu.
Ia mengajak seluruh kader PKK di tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga dasawisma agar tidak sekadar menjalankan kegiatan secara administratif. Program PKK, kata dia, harus benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Ayu juga menekankan pentingnya memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar selaras dengan Asta Cita, khususnya dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, mandiri, produktif dan memiliki karakter.
Ia turut memberikan apresiasi kepada seluruh kader PKK yang selama ini bekerja dan berkontribusi di tengah masyarakat.
“Semangat kebersamaan ini terus kita jaga. Mari kita jadikan HKG PKK ke-54 ini sebagai momentum untuk bergerak bersama, bekerja bersama, dan memberikan manfaat yang nyata bagi keluarga dan masyarakat Kota Lubuklinggau,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota H Rachmat Hidayat menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan PKK.
Ia mengakui bahwa kondisi fiskal daerah pada 2026 menghadapi tantangan, salah satunya akibat pemotongan TKD yang cukup besar. Namun, kondisi tersebut disebut tidak menghilangkan perhatian pemerintah daerah terhadap kegiatan PKK.
“Walaupun di tahun 2026 pemotongan TKD cukup besar, namun tidak mengurangi perhatian kepada PKK oleh pemerintah dalam bersinergi,” ungkap Rachmat.
Menurut Rachmat, sebagian program PKK memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebut terdapat enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkaitan dengan OPD, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, ketenteraman dan ketertiban umum serta sosial.
Karena itu, pemerintah daerah, kata dia, akan berupaya menganggarkan kegiatan yang berkaitan dengan program tersebut agar kader PKK tetap dapat bergerak di tengah masyarakat.
“Ke depan akan kami anggarkan kegiatan tersebut sehingga kader PKK terus bergerak,” tegasnya.
Rachmat juga menempatkan kader PKK sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya dimulai dari program pemerintah, tetapi juga dari penguatan keluarga sebagai lingkungan sosial paling dasar.
Pesan HKG PKK ke-54 Lubuklinggau pun menjadi semakin relevan: ketika ruang fiskal pemerintah daerah menghadapi tekanan, keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dituntut tidak berhenti pada seremoni, tetapi harus diterjemahkan menjadi kegiatan yang nyata dan terukur.
Dengan demikian, peringatan HKG PKK ke-54 bukan hanya menjadi agenda tahunan, melainkan momentum untuk menguji sejauh mana 10 Program Pokok PKK benar-benar mampu hadir dan dirasakan manfaatnya oleh keluarga serta masyarakat Lubuklinggau.
(Red/An)
