Ulasanrakyat.com – Musi Rawas.
Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bukan sekadar mengejar predikat, melainkan menuntut perubahan nyata dalam pola pikir, budaya kerja, kedisiplinan, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan komitmen jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti. Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Herdianto, mengikuti rapat secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (30/09/2026).
Rapat tersebut digelar dalam rangka menerima arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait penguatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Arahan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Pemasyarakatan untuk kembali memperkuat komitmen dalam membangun lingkungan kerja yang bersih, berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.
Bagi Lapas Narkotika Muara Beliti, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen maupun kelengkapan administrasi. Lebih dari itu, WBK harus tercermin dalam perilaku setiap petugas ketika menjalankan tugas dan memberikan pelayanan.
Sebab, integritas akan terlihat bukan hanya ketika dilakukan penilaian, tetapi dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari.
Mulai dari kedisiplinan petugas, kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan dalam pelayanan, profesionalitas dalam bekerja, hingga keberanian menjaga komitmen untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Melalui arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, seluruh jajaran didorong untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas. Konsistensi menjadi kunci karena perubahan birokrasi tidak dapat dibangun hanya melalui kegiatan seremonial atau slogan.
Pembangunan Zona Integritas membutuhkan kerja bersama dan komitmen berkelanjutan dari seluruh unsur organisasi.
Dalam konteks pelayanan publik, masyarakat juga menjadi bagian penting yang harus mendapatkan perhatian. Pelayanan dituntut semakin cepat, tepat, transparan, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, keberhasilan pembangunan menuju WBK pada akhirnya tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari seberapa jauh perubahan tersebut dapat dirasakan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan.
Herdianto mengikuti arahan tersebut sebagai bagian dari penguatan internal jajaran Lapas Narkotika Muara Beliti agar seluruh petugas memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap agenda reformasi birokrasi.
Perubahan pola pikir menjadi salah satu fondasi penting. Petugas dituntut tidak hanya memahami tugas dan fungsi, tetapi juga memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan dalam menjalankan pekerjaan membawa tanggung jawab terhadap institusi dan masyarakat.
Dengan demikian, predikat WBK tidak ditempatkan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bagian dari proses panjang untuk membangun organisasi yang memiliki tata kelola semakin baik.
Komitmen tersebut juga harus berjalan seiring dengan peningkatan profesionalitas. Setiap petugas dituntut mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab, disiplin, serta berpegang teguh pada aturan.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin terbuka dan akuntabel, jajaran Pemasyarakatan dituntut mampu menunjukkan bahwa integritas bukan sekadar kata-kata, melainkan nilai yang diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
Penguatan pembangunan Zona Integritas juga menjadi pengingat bahwa perubahan birokrasi harus dimulai dari internal organisasi. Ketika setiap petugas memiliki komitmen yang sama, maka upaya menciptakan pelayanan yang bersih dan berkualitas dapat dilakukan secara lebih konsisten.
Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti terus menempatkan pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.
Melalui penguatan integritas, disiplin, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, jajaran Lapas Narkotika Muara Beliti diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memberikan pelayanan yang semakin baik.
Pada akhirnya, perjalanan menuju WBK bukan hanya tentang mendapatkan sebuah predikat. Yang lebih penting adalah memastikan nilai-nilai integritas benar-benar hidup dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga perubahan birokrasi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
(Red/An)
