Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mulai menunjukkan keseriusan besar dalam menghadapi perubahan era digital. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, birokrasi pemerintahan kini dituntut lebih adaptif, modern, dan berbasis data. Langkah itu terlihat saat Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Musi Rawas, David Pulung, memimpin langsung Sosialisasi Pengisian Survei Kesiapan AKIP Berbasis Artificial Intelligence (AI), di Ruang Rapat Bina Praja Setda Musi Rawas, Kamis (07/05/2026).
Kegiatan tersebut menjadi perhatian penting karena dinilai bukan sekadar agenda administrasi biasa. Sosialisasi ini dianggap sebagai tanda dimulainya perubahan pola kerja birokrasi menuju sistem pemerintahan digital yang lebih cepat, efektif, dan transparan.
Dalam arahannya, David Pulung menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mulai meninggalkan pola kerja lama yang lambat dan terlalu bergantung pada sistem manual. Menurutnya, perkembangan teknologi, khususnya AI, tidak bisa dihindari dan justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah saat ini dituntut bergerak cepat. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Penggunaan AI dalam AKIP menjadi bagian penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan terukur,” tegas David Pulung.
Ia menjelaskan bahwa AKIP atau Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas kinerja pemerintah daerah. Namun ke depan, sistem evaluasi tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, melainkan juga efektivitas program, ketepatan sasaran, hingga dampak nyata terhadap masyarakat.
Karena itu, penerapan AI dalam survei kesiapan AKIP dinilai mampu membantu pemerintah melakukan evaluasi secara lebih cepat dan akurat berbasis data digital.
Menurut David Pulung, penggunaan teknologi AI akan memberikan banyak manfaat, mulai dari percepatan pengolahan data, meminimalisir kesalahan administrasi, hingga membantu pemerintah membaca kelemahan kinerja OPD secara objektif.
“AI bukan untuk menggantikan manusia, tetapi membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan tepat. Maka kesiapan SDM di OPD juga sangat penting,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat keras bagi seluruh OPD agar tidak menganggap pengisian survei hanya sebagai formalitas tahunan. Sebab, hasil survei akan menjadi tolok ukur kesiapan Kabupaten Musi Rawas menghadapi transformasi birokrasi digital di masa mendatang.
Suasana sosialisasi berlangsung serius dan penuh perhatian. Peserta dari berbagai OPD tampak aktif mengikuti penjelasan terkait mekanisme pengisian survei, penggunaan sistem digital, hingga implementasi AI dalam mendukung peningkatan nilai AKIP daerah.
Langkah Pemkab Musi Rawas ini juga dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang terus mendorong reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan transparan, pemerintah daerah memang dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Tidak sedikit pihak yang menilai penerapan AI dalam sistem AKIP menjadi peluang besar bagi Musi Rawas untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperbaiki citra pelayanan publik.
Masyarakat berharap langkah tersebut tidak berhenti pada tahap sosialisasi saja, tetapi benar-benar diterapkan secara maksimal di seluruh OPD. Sebab, keberhasilan transformasi digital birokrasi pada akhirnya akan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan profesional.
Dengan dimulainya survei kesiapan AKIP berbasis AI ini, Musi Rawas dinilai mulai membuka babak baru menuju pemerintahan modern yang siap menghadapi tantangan era digital.
(Red/An)
