Ulasanrakayat.Com – Lubuklinggau.
Publik di Lubuklinggau semakin lantang menyuarakan satu hal: cukup sudah janji, kini saatnya ketegasan. Sorotan tajam itu mengarah pada momentum krusial—proses suksesi kepemimpinan di PDAM Tirta Bukit Sulap yang kini tengah membuka penjaringan direktur baru.
Penjaringan yang dilakukan secara terbuka melalui berbagai kanal, termasuk situs resmi, memang memberi ruang partisipasi masyarakat. Sejumlah elemen publik turut mengambil dan mengembalikan berkas pendaftaran. Namun di balik proses administratif itu, muncul kegelisahan yang tak bisa diabaikan: apakah proses ini benar-benar bersih, atau hanya formalitas menuju penunjukan yang sudah “diatur”?
Pengalaman masa lalu menjadi cermin. Setiap pasca kontestasi politik, terutama setelah Pilkada, kerap muncul pola lama—balas jasa politik. Jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, termasuk BUMD, tak jarang berubah menjadi “hadiah” bagi tim sukses, relasi politik, atau figur yang minim kompetensi.
Jika praktik serupa kembali terjadi di PDAM Bukit Sulap, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan, melainkan kualitas pelayanan publik. Sebab PDAM bukanlah panggung politik. Ia adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Air bersih adalah kebutuhan dasar, bahkan hak yang tak bisa ditawar.
Menempatkan sosok yang memiliki afiliasi politik kuat, tim sukses, atau bahkan figur dari luar daerah yang tidak memahami karakter sosial dan geografis Lubuklinggau, sama saja dengan mempertaruhkan masa depan pelayanan air bersih. Dampaknya nyata: distribusi terganggu, aliran macet, hingga keluhan masyarakat yang tak kunjung terselesaikan.
Kondisi ini bukan sekadar asumsi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan PDAM Tirta Bukit Sulap hingga kini belum sepenuhnya optimal. Tidak semua wilayah menikmati aliran air secara merata. Pertanyaan publik pun menguat—apakah semuanya benar-benar baik-baik saja?
Di sinilah peran dan integritas Walikota diuji. Netralitas bukan sekadar retorika di atas podium, melainkan keputusan nyata di tengah tekanan. Ketika ada titipan nama, ketika ada dorongan dari lingkaran politik, hingga ketika “utang budi” mulai menagih balasan dalam bentuk jabatan—di situlah keberanian seorang pemimpin dipertaruhkan.
Jika Walikota memilih membuka ruang intervensi politik, maka pesan yang diterima publik jelas: kedekatan lebih penting daripada kualitas. Ini bukan hanya merusak sistem, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat.
Namun sebaliknya, jika keputusan diambil dengan prinsip tegas—tanpa intervensi politik, tanpa titipan, dan mengedepankan profesionalisme serta putra daerah yang kompeten—maka kepercayaan publik akan tumbuh kuat. Lebih dari sekadar citra, ini adalah legitimasi moral yang tak ternilai.
Sejarah selalu mencatat. Pemimpin yang berani memutus rantai praktik lama akan dikenang sebagai pembaharu. Namun mereka yang tunduk pada kepentingan politik sesaat, hanya akan menjadi bagian dari masalah yang terus berulang.
PDAM Bukit Sulap bukan milik segelintir elite. Ia adalah milik seluruh masyarakat Lubuklinggau. Dan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik—bukan hasil kompromi politik.
Kini, semua mata tertuju pada satu keputusan penting. Apakah kepemimpinan kota akan berdiri tegak untuk rakyat, atau justru terseret dalam arus kepentingan?
Publik menunggu.
Dan kali ini, rakyat tidak akan diam.
Penulis
Oleh Kemas Mahmud Salim, S.H.,CMLE,CPL.
