Ulasanrakyat.com — Palembang. Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, turut menghadiri acara pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Farid Firman, yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Senin (5/10/2026) siang.
Dalam kegiatan tersebut, Rachmat Hidayat hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau H Trisko Defriyansa, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Erwin Armeidi, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kehadiran kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah dalam agenda tersebut tidak sekadar menjadi bagian dari seremoni pemerintahan. Lebih jauh, momentum ini menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan, terutama dalam memastikan setiap rupiah anggaran publik dikelola secara tertib, transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gubernur Sumatera Selatan Dr. H Herman Deru dalam sambutannya menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan BPKP Provinsi Sumsel.
Menurutnya, sinergi tersebut dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam koridor akuntabilitas sekaligus mendorong lahirnya kebijakan pemerintah yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dorongan tersebut menjadi relevan di tengah tuntutan publik terhadap pemerintah agar pengelolaan anggaran tidak berhenti pada aspek administrasi, tetapi harus mampu menghasilkan program pembangunan yang memberikan dampak nyata.
Anggaran pemerintah pada akhirnya bukan sekadar angka dalam dokumen APBD. Di balik setiap rupiah yang dibelanjakan terdapat kepentingan masyarakat yang harus dipastikan manfaatnya.
Karena itu, pengawasan menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah terjadinya kesalahan pengelolaan anggaran, meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
Herman Deru juga berharap hubungan yang selama ini telah terjalin antara BPKP dengan pemerintah daerah dapat terus diperkuat.
Namun, ia memberikan penekanan penting bahwa hubungan kelembagaan tersebut harus tetap berada dalam koridor integritas.
Keakraban antarlembaga, menurutnya, tidak boleh menghilangkan independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Selamat kepada Pak Farid Firman. Mari kita sambung silaturahmi ini dengan keakraban tanpa mengesampingkan integritas dari masing-masing satuan kerja yang kita pimpin,” ujar Herman Deru.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan harus dibangun dalam kerangka profesionalitas, bukan sekadar hubungan seremonial.
BPKP memiliki peran strategis dalam memberikan pengawasan dan pengawalan terhadap pengelolaan keuangan serta pembangunan. Sementara pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, pengukuhan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel diharapkan dapat menjadi babak baru dalam memperkuat kualitas pengawasan pembangunan di Sumatera Selatan.
Bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Lubuk Linggau, penguatan koordinasi dengan BPKP juga menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Terlebih, tantangan pengelolaan pemerintahan daerah semakin kompleks. Pemerintah dituntut tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga harus memastikan setiap program memiliki perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang tepat sasaran dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Kehadiran Wali Kota Lubuk Linggau bersama jajaran pemerintah daerah dalam agenda tersebut menunjukkan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi lintas lembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Momentum pengukuhan ini pun diharapkan tidak berhenti pada seremoni pergantian atau pengukuhan pejabat semata.
Lebih dari itu, sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat pencegahan terhadap potensi penyimpangan, meningkatkan kualitas pengelolaan APBD serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan bukan hanya terlihat dari banyaknya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang akhirnya kembali kepada masyarakat.
Dengan kepemimpinan baru di Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, harapan terhadap pengawasan yang semakin kuat kembali menjadi perhatian. Integritas, transparansi dan akuntabilitas menjadi tiga hal yang tidak boleh ditawar dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah.
Pemerintah daerah dan lembaga pengawasan kini dituntut membuktikan bahwa kolaborasi yang dibangun bukan sekadar slogan, melainkan mampu melahirkan tata kelola anggaran yang bersih, efektif dan benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
(Red/An)
