Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali berada di bawah sorotan pengawasan keuangan. Wakil Bupati Musi Rawas, H. Suprayitno, menghadiri Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan di Ruang Rapat Bina Praja Setda Musi Rawas, Kamis (19/02/2026).
Momentum ini bukan sekadar agenda formal tahunan. Entry meeting menjadi pintu awal pemeriksaan resmi BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah sebuah tahapan krusial yang akan menentukan kualitas tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas.
Dalam sambutannya, Wabup H. Suprayitno menegaskan bahwa Pemkab Musi Rawas siap bersikap terbuka dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Pemeriksaan ini adalah bentuk kontrol dan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan profesional,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Musi Rawas menyadari pentingnya pengawasan eksternal dalam menjaga akuntabilitas. BPK bukan hanya lembaga pencari temuan, melainkan mitra evaluatif yang memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai regulasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Entry meeting ini sekaligus menjadi barometer awal: apakah sistem administrasi, pelaporan, dan realisasi anggaran di Musi Rawas telah berjalan efektif dan sesuai ketentuan?
Hadir dalam forum tersebut Sekda Musi Rawas Ali Sadikin, Asisten I Agus Susanto, Kepala Dinas Pendidikan Dien Candra, Plt Inspektorat Heriyansah, Kepala Dinas PUBM Alawiyah, Kepala DPUCKTRP H. Oktaviano, Kepala Dinas Kesehatan drg. Maya Kesuma Surya Putri, serta Anggota DPRD Musi Rawas dari Fraksi PDIP Yudi Pratama.
Kehadiran lintas perangkat daerah menegaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya menyasar satu sektor. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga belanja strategis lainnya akan menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh.
Artinya, hasil pemeriksaan nanti akan menjadi gambaran utuh kualitas manajemen keuangan daerah bukan hanya angka di atas kertas, tetapi juga implementasi program di lapangan.
Entry meeting ini turut menjadi perhatian publik. Di tengah berbagai program prioritas seperti pembangunan jalan, peningkatan layanan kesehatan, dan penguatan sektor pendidikan, masyarakat tentu berharap pengelolaan anggaran berjalan efektif dan bebas dari penyimpangan.
Pengawasan BPK mencakup:
Kepatuhan terhadap regulasi
Efektivitas pelaksanaan program
Kualitas laporan keuangan
Ketepatan penggunaan anggaran
Bagi masyarakat Musi Rawas, transparansi bukan lagi sekadar slogan. Pemeriksaan ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah berada dalam pengawasan resmi negara.
Entry meeting ini menandai dimulainya tahapan pemeriksaan yang akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Seluruh OPD diminta menyiapkan dokumen dan data secara lengkap, terbuka, dan akurat.
Jika dijalankan dengan komitmen tinggi, proses ini justru menjadi momentum perbaikan sistem memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas pelaporan, dan menjaga bahkan meningkatkan opini terbaik atas laporan keuangan daerah.
Dengan kepemimpinan yang kooperatif dan pengawasan ketat dari BPK, publik berharap Musi Rawas mampu menunjukkan tata kelola yang bersih, profesional, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
(Red/An)
