Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 resmi ditutup pada Senin (08/09/2025). Penutupan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Musi Rawas.
Dalam pidatonya, Firdaus menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Bupati dan Wakil Bupati, pejabat eselon II, III, dan IV, sekretaris DPRD, hingga seluruh anggota dewan lintas fraksi dan komisi. Ia menilai, keberhasilan pembahasan Raperda ini merupakan hasil kerja kolektif dan komitmen bersama dalam menjaga ritme pembangunan daerah.
“Atas nama pimpinan dewan, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya pembahasan ini. Mekanisme mufakat yang ditempuh mencerminkan semangat kebersamaan demi kepentingan rakyat Musi Rawas,” ujar Firdaus.
Rapat paripurna ini juga menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan perannya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Sebelum menutup rapat, Firdaus mengungkapkan bahwa pihaknya menerima langsung aspirasi dari kelompok mahasiswa yang menggelar aksi damai di depan gedung DPRD.
Mahasiswa mendesak DPRD memanggil pihak eksekutif dan kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Muara Kelingi yang hingga kini mangkrak dan belum bisa dioperasikan.
Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah daerah segera mewujudkan pendidikan gratis, memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, menghentikan pungutan liar di sekolah negeri, hingga mengusut adanya dugaan proyek fiktif serta pemborosan anggaran perjalanan dinas.
“Tuntutan mahasiswa ini akan kita tindaklanjuti bersama. DPRD telah membatasi perjalanan dinas maksimal 14 hari untuk mencegah pemborosan anggaran. Soal RS Pratama, pendidikan gratis, dan pungli sekolah, akan kita dorong bersama agar ada solusi nyata,” tegas Firdaus.
Dengan menutup rapat paripurna ini, Firdaus menekankan bahwa DPRD bukan hanya lembaga legislatif yang membahas anggaran dan regulasi, tetapi juga menjadi rumah aspirasi rakyat. Ia mengingatkan seluruh pihak agar menjadikan tuntutan masyarakat, khususnya mahasiswa, sebagai bahan refleksi bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Musi Rawas.
“Mari kita jadikan setiap aspirasi rakyat sebagai amanah. DPRD akan terus mengawal dan memastikan agar setiap kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Rapat ditutup dengan lantunan doa dan harapan agar Musi Rawas terus mendapat keberkahan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel.
(Red/An)
