Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas. DPRD Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (15/9/2025). Sidang yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas itu dihadiri Wakil Bupati Musi Rawas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Kapolres, pimpinan fraksi, ketua komisi, Pejabat Eselon, hingga camat se-Kabupaten Musi Rawas.
Dalam forum terhormat ini, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Ahmad Arlen Bakri, tampil menyampaikan pandangan umum dengan nada tegas sekaligus konstruktif. Golkar menekankan bahwa APBD tidak boleh hanya sekadar dokumen angka, melainkan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Mengawali pandangannya, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi kepada Bupati Musi Rawas atas penyampaian Nota Keuangan APBD 2026 yang dinilai telah disusun sesuai dengan regulasi. Namun, Golkar menegaskan, rancangan APBD harus lebih dari sekadar prosedur formal.
“Perencanaan APBD yang berimbang adalah langkah tepat menjaga stabilitas fiskal. Tapi yang lebih penting, APBD harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar yang merata,” ujar Arlen.
Golkar mendukung rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Namun, partai berlambang pohon beringin itu memberi peringatan agar kebijakan tersebut tidak menambah beban masyarakat kecil, khususnya warga pedesaan.
“Peningkatan PAD harus diimbangi dengan kebijakan yang bijak. Jangan sampai rakyat kecil justru terbebani demi menambah kas daerah,” tegasnya.
Sorotan tajam Fraksi Golkar juga tertuju pada belanja daerah. Mereka menegaskan agar belanja operasi maupun belanja modal diarahkan pada program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pedesaan.
“Jangan sampai APBD hanya habis untuk kegiatan seremonial dan operasional berlebihan. Belanja harus tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” kata Ahmad Arlen Bakri.
Selain itu, Golkar menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program OPD agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Efisiensi dan efektivitas disebut menjadi kunci pengelolaan APBD yang sehat.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah rekomendasi penting bagi pemerintah daerah:
1. Optimalisasi pelayanan publik. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama.
2. Transparansi pengelolaan anggaran. Pemerintah diminta melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pelaporan agar tercipta rasa memiliki.
3. Penguatan ekonomi lokal. Program padat karya, UMKM, dan pemberdayaan ekonomi pedesaan harus terus ditingkatkan untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat.
Dengan sikap tegas namun membangun, Fraksi Golkar berharap pembahasan Raperda APBD 2026 berjalan sehat, transparan, dan mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Harapan kami, Musi Rawas dapat berkembang menjadi daerah yang maju, adil, dan sejahtera. Fraksi Golkar siap mendukung penuh pembahasan lanjutan APBD ini,” pungkas Ahmad Arlen dalam rapat paripurna tersebut.
(Red/An)
