Ulasanrakyat.Com — Musi Rawas. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas kembali digelar pada Senin (24/11/2025) dengan agenda mendengarkan Tanggapan dan Jawaban Fraksi atas Penyampaian Pendapat Kepala Daerah terhadap 5 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025. Paripurna berlangsung dinamis dan penuh perhatian publik, terlebih hadir langsung Bupati Musi Rawas dan Wakil Bupati Musi Rawas bersama unsur Forkopimda, kepala OPD, tokoh masyarakat, serta pimpinan BUMN–BUMD.
Dalam forum resmi tersebut, Fitriana dari Fraksi Gerindra DPRD Musi Rawas menyampaikan pandangan umum fraksi secara komprehensif. Penyampaian itu memuat lima catatan strategis terkait arah kebijakan daerah melalui raperda inisiatif yang sedang dibahas.
Fraksi Gerindra menegaskan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah dalam menarik investasi untuk menggerakkan perekonomian Musi Rawas. Namun Fitriana mengingatkan bahwa pemberian insentif kepada investor tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan.
“Insentif harus selektif, terukur, transparan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal,” ujar Fitriana.
Ia juga menekankan bahwa seluruh proses perizinan harus tetap mengacu pada tata ruang, kelestarian lingkungan hidup, dan kepentingan masyarakat luas.
Dalam poin kedua, Gerindra menyampaikan komitmen kuat terhadap regulasi pemberantasan narkotika. Fitriana menilai bahwa ancaman narkoba telah merusak generasi dan harus ditangani secara serius.
Gerindra mendorong:
– Penguatan pencegahan hingga
rehabilitasi,
– Edukasi publik yang lebih intens,
– Pelibatan tokoh masyarakat,
– Kolaborasi erat dengan aparat
penegak hukum.
Menurutnya, kebijakan anti narkoba harus sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa UMKM adalah penopang ekonomi rakyat yang harus mendapatkan perhatian prioritas. Pemerintah daerah didorong memperkuat dukungan melalui:
– Akses pembiayaan,
– Pelatihan dan pendampingan,
– Digitalisasi usaha,
– Perlindungan hukum,
– Hingga penggunaan produk
UMKM dalam pengadaan barang
dan jasa pemerintah.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam catatan keempatnya, Gerindra menegaskan bahwa pembangunan di Musi Rawas harus berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. Fitriana menyebut bahwa pemerintah wajib memastikan:
– Pengendalian pencemaran,
– Pengelolaan limbah yang benar,
– Perlindungan sumber daya alam,
– Tata kelola izin yang berbasis
lingkungan,
– Penegakan sanksi bagi pelanggar.
“Prinsip sustainable development harus menjadi dasar dari setiap kebijakan daerah,” ujarnya.
Gerindra menilai raperda terkait CSR sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas program perusahaan terhadap masyarakat.
CSR diminta diprioritaskan pada:
– Pembangunan desa,
– Pendidikan,
– Kesehatan,
– Peningkatan ekonomi masyarakat.
Fraksi juga mendesak adanya pelaporan CSR yang jelas dan terukur oleh setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Musi Rawas.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fitriana menyampaikan apresiasi kepada pimpinan sidang serta seluruh peserta paripurna. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjalin demi membangun Musi Rawas yang lebih maju.
(Red/An)
