Ulasanrakyat.Com – Muratara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar Rapat Paripurna penting dengan agenda mendengarkan jawaban akhir eksekutif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Selasa (15/07/2025).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Muratara, Provinsi Sumatera Selatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, SH dan dihadiri oleh Bupati Muratara H. Devi Suhartoni, Sekretaris Daerah Suhardiman, Wakil Ketua I dan II DPRD, para anggota DPRD, serta seluruh kepala OPD dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muratara.
Suasana rapat berlangsung khidmat, tertib, dan penuh semangat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam rapat tersebut, Bupati Muratara H. Devi Suhartoni secara terbuka menanggapi sejumlah pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD, termasuk persoalan tambang ilegal (ilegal mining) yang menjadi sorotan publik.
“Dalam kesempatan ini perkenankan saya untuk menegaskan tiga hal, seperti yang telah disampaikan oleh beberapa fraksi. Pertama, soal ilegal mining. Sejak awal saya menjabat sebagai Bupati Muratara, saya tidak pernah menyetujuinya,” tegas Bupati Devi dengan nada serius.
Ia juga mengungkapkan adanya laporan terkait keterlibatan oknum dari pihak kehutanan dalam aktivitas tambang ilegal di wilayah Muratara.
“Ada laporan masuk ke saya mengenai keterlibatan oknum kehutanan. Ini sedang kami dalami, dan saya pastikan akan ditindak sesuai aturan. Kita tidak ingin Muratara rusak akibat ulah segelintir orang yang merusak alam demi keuntungan pribadi,” ujarnya lantang.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian serius dari seluruh peserta rapat. Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan ketertiban hukum, serta memastikan sumber daya alam dikelola secara sah dan berkelanjutan.
Selain persoalan tambang ilegal, Bupati Devi Suhartoni juga menyoroti masalah infrastruktur jalan yang banyak disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Ia memastikan bahwa perbaikan infrastruktur akan menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam tahun-tahun mendatang.
“Masukan dari fraksi-fraksi mengenai kondisi jalan di berbagai wilayah akan menjadi perhatian kami. Pemerintah daerah akan terus memperbaiki infrastruktur jalan secara bertahap dan merata, demi memperlancar konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Menurut Bupati, infrastruktur yang baik adalah kunci peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pembangunan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Setelah mendengarkan jawaban dan penjelasan dari pihak eksekutif, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Muratara menyampaikan pandangan akhir dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Penetapan tersebut menandai berakhirnya seluruh rangkaian pembahasan antara eksekutif dan legislatif yang berjalan dinamis namun tetap konstruktif.
Dalam kesempatan itu, Bupati Devi Suhartoni menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Muratara atas kerja keras dan sinergi yang telah terjalin dengan baik.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Muratara yang telah bekerja sama dengan baik dalam pembahasan Raperda ini. Semoga sinergi yang kuat ini terus terjaga demi kemajuan Muratara yang lebih baik,” ujarnya menutup sambutannya.
Rapat Paripurna ini menunjukkan bahwa hubungan harmonis antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muratara menjadi kunci penting dalam menciptakan kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan disahkannya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, diharapkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah semakin transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Langkah sinergis ini juga menjadi pijakan kuat untuk mewujudkan visi besar Muratara sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing di Sumatera Selatan.
(Adv)
