Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas. DPRD Kabupaten Musi Rawas menggelar audiensi bersama tenaga honorer yang belum masuk dalam skema rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pertemuan berlangsung di ruang rapat DPRD Musi Rawas pada Rabu (17/09/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah.
Audiensi ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Rawas Ali Sadikin, Sekretaris Dinas Pendidikan, Sekretaris BKPSDM, Plt. Kepala Inspektorat Heriansyah, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, serta puluhan tenaga honorer dari berbagai instansi.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, menekankan bahwa perjuangan para honorer membutuhkan proses panjang. Ia mengibaratkan posisi honorer yang belum masuk PPPK seperti orang yang tertinggal jauh dalam perjalanan.
“Kalau perjalanan ke Palembang orang sudah sampai Sekayu, kita baru berangkat. Artinya butuh ekstra perjuangan agar tidak tertinggal terlalu jauh. Ini tidak bisa instan, tapi harus tetap diperjuangkan,” ujar Firdaus.
Firdaus juga mengucapkan terima kasih kepada para honorer yang hadir meski datang dari berbagai kecamatan. Ia menegaskan DPRD siap menampung aspirasi masyarakat, termasuk tenaga honorer, sebagai bagian dari tanggung jawabnya.
Sekda Musi Rawas, Ali Sadikin, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah serius menindaklanjuti aspirasi tenaga honorer. Menurutnya, data honorer yang telah mengabdi lebih dari dua tahun, tetapi belum masuk skema PPPK, akan diusulkan untuk dieksekusi setelah forum penting pada 19 September 2025 mendatang.
“Kami berniat memperjuangkan usulan honorer, terutama yang sudah mengabdi lebih dari dua tahun. Semua ini akan kami bawa dan angkat pada forum nasional nanti. Kami ingin hasil terbaik, namun tentu butuh dukungan doa dan kesabaran,” jelas Ali Sadikin.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, Supri, menjelaskan bahwa persoalan utama pengangkatan honorer terkait erat dengan sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
Menurutnya, tenaga honorer yang belum terdaftar di Dapodik menghadapi kendala dalam legalitas pembayaran gaji dan keabsahan status.
“Kalau sudah masuk Dapodik, gaji bisa dibayar dari dana BOS secara legal. Kalau tidak masuk, itu dianggap ilegal. Itulah kenapa Dapodik jadi penentu,” terang Supri.
Ia menambahkan, keputusan penutupan akses Dapodik untuk tenaga pendidik baru bukan kewenangan daerah semata, melainkan mengikuti kebijakan Kemenpan-RB dan Kementerian Pendidikan.
Dalam audiensi, sejumlah perwakilan honorer juga menyampaikan keluhan dan harapan mereka. Salah satunya Juwita Nurhayani, honorer bidang pendidikan yang sudah mengabdi lebih dari dua tahun, namun belum masuk Dapodik.
“Bagaimana nasib kami yang sudah lama mengajar, tapi tidak masuk Dapodik? Apakah harus berhenti mengajar dan pulang ke rumah? Kami berharap ada solusi agar pengabdian kami tetap diakui,” ungkap Juwita dengan nada penuh harap.
Selain dari pendidikan, tenaga honorer di bidang kesehatan juga menyampaikan keresahan serupa. Mereka berharap pemerintah tidak membedakan nasib honorer hanya karena faktor administrasi data.
Data dari BKPSDM menyebutkan masih ada sekitar 670 tenaga honorer di Kabupaten Musi Rawas yang belum masuk Dapodik, meski sudah mengabdi lebih dari dua tahun. Mereka kini menunggu hasil pembahasan lebih lanjut yang akan dibawa pemerintah daerah ke tingkat nasional.
Audiensi ditutup dengan doa dan harapan agar perjuangan tenaga honorer membuahkan hasil nyata. DPRD Musi Rawas berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi yang adil bagi seluruh honorer.
“Audiensi honorer di DPRD Musi Rawas ungkap kendala Dapodik dan janji pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer non-PPPK. Ketua DPRD menekankan perjuangan butuh proses, sementara Sekda memastikan usulan akan dibawa ke forum nasional.” tutupnya.
(Red/An).
