Ulasanramyat.Com – Lubuklinggau. Komitmen Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam membangun hubungan yang sehat, profesional, dan bermartabat dengan insan pers kembali mendapat legitimasi publik. Kali ini, dukungan datang dari kalangan profesional hukum muda. Feri Isrop, calon advokat muda Kota Lubuklinggau, secara terbuka mengapresiasi arah kebijakan dan komitmen Wali Kota Lubuklinggau, Yopi Karim, yang dinilai berpihak pada penguatan demokrasi informasi melalui kesejahteraan wartawan dan kemitraan publikasi yang setara.
Dukungan tersebut disampaikan Feri Isrop usai menghadiri kegiatan Coffee Morning Wali Kota Lubuklinggau bersama insan pers, yang digelar pada Senin, (09/02/2026), di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Lubuklinggau.
Kegiatan ini terasa semakin bermakna karena bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, menjadikannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan simbol penguatan hubungan pemerintah dan media di tingkat daerah.
Menurut Feri Isrop, kesejahteraan wartawan merupakan fondasi penting dalam menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas pers. Ia menilai, kebijakan dan arahan Wali Kota Lubuklinggau yang menekankan kemitraan setara antara pemerintah dan media menunjukkan pemahaman yang matang terhadap peran pers sebagai pilar demokrasi.
“Saya mendukung penuh kebijakan dan arahan Wali Kota Lubuklinggau yang mendorong kerja sama publikasi secara sehat dan bermartabat. Kesejahteraan wartawan bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga sangat berkaitan dengan kualitas informasi yang diterima masyarakat,” ujar Feri Isrop saat diwawancarai awak media.
Sebagai calon advokat yang tergabung dalam Organisasi Penasihat Hukum Independen Garda Utama (PHIGMA), Feri menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers harus dibangun di atas prinsip saling menghormati, transparansi, serta profesionalisme.
Ia menilai, wartawan yang sejahtera akan lebih leluasa menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, kritis, dan bertanggung jawab tanpa tekanan kepentingan.
Feri juga menyoroti bahwa langkah Pemkot Lubuklinggau di bawah kepemimpinan Yopi Karim merupakan contoh konkret bagaimana pemerintah daerah dapat membangun ekosistem pers yang sehat tanpa mengintervensi independensi media.
“Pers yang kuat lahir dari wartawan yang profesional dan sejahtera. Ketika kesejahteraan diperhatikan, maka keberanian menyampaikan kebenaran dan kritik konstruktif akan tetap terjaga,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Lubuklinggau Yopi Karim dalam kesempatan Coffee Morning menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan insan pers. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah agar program pembangunan daerah dapat disampaikan secara utuh, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat.
Menurut Yopi Karim, pemerintah membutuhkan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan, sekaligus sebagai kontrol sosial yang sehat bagi jalannya roda pemerintahan.
Coffee Morning tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintah Kota Lubuklinggau, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Lubuklinggau, insan pers dari berbagai media, serta Ketua PWI Kota Lubuklinggau. Kehadiran lintas unsur ini mempertegas pesan bahwa kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang informatif dan akuntabel.
Feri Isrop juga menilai momentum Hari Pers Nasional sebagai waktu yang tepat bagi pemerintah daerah untuk meneguhkan komitmen terhadap kebebasan pers dan peningkatan kualitas jurnalisme lokal.
“Apa yang dilakukan Wali Kota Lubuklinggau hari ini patut diapresiasi. Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi langkah nyata membangun ekosistem pers yang sehat demi kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Dengan dukungan dari kalangan profesional hukum muda seperti Feri Isrop, kebijakan Pemkot Lubuklinggau dalam menjalin kemitraan strategis dengan insan pers dinilai semakin memperoleh legitimasi publik. Harapannya, sinergi ini mampu melahirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan.
(Red/An)
