Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna pada Senin (23/6/2025) untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Bupati Musi Rawas.
Rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Musi Rawas, unsur Muspida, pimpinan lembaga vertikal, tokoh masyarakat, serta insan pers. Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Golkar tampil memberikan pandangan kritis dan konstruktif terhadap laporan keuangan daerah.
Internasional Fraksi Golkar mengawali pandangannya dengan memberikan apresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Pemkab Musi Rawas Tahun Anggaran 2024. Pencapaian WTP untuk ke-10 kalinya, dengan 9 kali berturut-turut, disebut sebagai buah dari konsistensi pengelolaan anggaran yang tertib dan akuntabel.
Namun, Golkar juga memberikan sorotan tajam terhadap rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi menilai, target PAD yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi pendapatan daerah.
“Kami mempertanyakan penurunan target PAD tahun ini. Penurunan ini bisa berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dinas terkait perlu lebih aktif dalam menjemput bola,” tegas juru bicara Fraksi Golkar, Internasional.
Selain isu PAD, Fraksi Golkar juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Hal ini dinilai menjadi bukti adanya sejumlah kegiatan yang tidak berjalan sebagaimana perencanaan. Fraksi menekankan pentingnya efisiensi belanja dan optimalisasi manajemen aset ke depan.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah yang mencapai 94,85% juga mendapat catatan positif dari Fraksi Golkar, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjalankan program kerja.
Fraksi menutup pandangannya dengan harapan agar catatan strategis yang disampaikan menjadi perhatian pemerintah daerah, demi mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Musi Rawas.
(Red/An)
