Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas. Senin 23 Juni 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Firdaus Cik Olah, didampingi Wakil Ketua I Adzandri dan Wakil Ketua II Yani. Hadir pula Wakil Bupati Musi Rawas H. Suprayitno yang mewakili Bupati dalam menyampaikan penjelasan umum atas Raperda tersebut.
Turut hadir dalam rapat tersebut Forkopimda, Sekda, para kepala OPD, pimpinan BUMD/BUMN, camat se-Kabupaten Musi Rawas, tokoh masyarakat, dan unsur organisasi kemasyarakatan serta insan pers.
Dalam penyampaian pemandangan umum, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya Rizal, SH, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian tersebut telah diraih sebanyak 10 kali dan 9 kali secara berturut-turut, mencerminkan konsistensi dalam tata kelola keuangan daerah.
Namun, NasDem juga menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai memerlukan perhatian serius. Meskipun realisasi pendapatan daerah mencapai 96,36%, realisasi PAD dinilai rendah dan bahkan menurun dibanding tahun sebelumnya.
“Kami mempertanyakan penyebab penurunan target PAD, karena ini berdampak langsung terhadap program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Rizal.
Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti realisasi belanja daerah sebesar 94,58% dari rencana anggaran. Mereka menilai capaian ini cukup optimal, namun tetap perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang tidak berjalan sesuai perencanaan.
Mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp41,8 miliar, NasDem mendorong agar dana tersebut dimanfaatkan untuk infrastruktur prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas.
“Perlu pencermatan terhadap efisiensi belanja dan manajemen anggaran, agar program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Rizal.
(Red/An)
