Ulasanrakyat.Com – Lubuklinggau. Gelombang kritik terhadap penunjukan Anita, S.Pd sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lubuklinggau semakin menguat. Masyarakat dan sejumlah kalangan pemerhati pendidikan di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas mulai angkat bicara, menilai bahwa pengangkatan Anita sebagai Plt Kepsek tidak memenuhi syarat dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di lingkungan sekolah.
Dalam wawancara eksklusif bersama awak media, salah satu tokoh masyarakat sekaligus perwakilan LSM Lembaga Pengawas Kebijakan Publik (LPKP) Lubuklinggau, menyampaikan desakan keras agar Wali Kota Lubuklinggau segera mencopot Anita, S.Pd dari jabatannya sebagai Plt Kepala Sekolah SMPN 1 Lubuklinggau.
“Kami minta Wali Kota segera mencopot Anita, S.Pd karena belum memenuhi syarat untuk menjadi Plt Kepala Sekolah di sekolah besar seperti SMP Negeri 1. Pengangkatan beliau terkesan dipaksakan,” ujar sumber tersebut, Jumat (24/10/2025).
Informasi yang diperoleh dari beberapa guru dan masyarakat dilingkungan SMPN 1 Lubuklinggau menyebutkan bahwa Anita, S.Pd belum pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah atau Wakil Kurikulum, yang notabene merupakan salah satu pengalaman penting untuk menduduki posisi Plt Kepala Sekolah.
Lebih jauh, sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan Anita dinilai terlalu otoriter. Bahkan, disebutkan bahwa sang Plt sempat menyampaikan pernyataan kontroversial di hadapan bawahannya.
“Beliau pernah mengatakan bahwa kepala sekolah harus kepala dua atau jadi Ini membuat suasana kerja di sekolah menjadi tidak nyaman,” ujar seorang guru yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, muncul dugaan bahwa penunjukan Anita sebagai Plt Kepala Sekolah SMPN 1 Lubuklinggau terjadi karena adanya hubungan keluarga dengan salah satu pejabat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lubuklinggau), yakni DC, yang disebut-sebut berperan dalam penentuan posisi jabatan tersebut.
Masih berdasarkan informasi lapangan, Anita, S.Pd bahkan sempat dipanggil oleh Plt Kabid GTK Dinas Pendidikan, Bapak Asrop, yang merekomendasikan agar dirinya dipindahkan ke SMP Negeri 8 Lubuklinggau. Namun, hingga kini, SK pelantikan Anita sebagai Plt Kepala SMPN 1 Lubuklinggau tertanggal 1 Juli 2025 masih berlaku, dan belum ada tanda-tanda evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Kota.
“Kalau pejabat yang diangkat tidak sesuai kriteria dan tidak berpengalaman, maka dunia pendidikan kita akan rusak. Kami sebagai masyarakat meminta agar Wali Kota dan Kepala Disdikbud bersikap tegas, jangan biarkan hal seperti ini terus terjadi,” tegas perwakilan LSM LPKP.
Desakan agar Wali Kota Lubuklinggau melakukan evaluasi terhadap pengangkatan Plt Kepala SMPN 1 ini menjadi sorotan publik. Warga berharap agar transparansi dan profesionalitas dalam pengangkatan pejabat pendidikan tetap dijaga, tanpa ada unsur kedekatan pribadi atau keluarga.
Menurut sejumlah pemerhati pendidikan, jabatan strategis seperti kepala sekolah harus diisi oleh sosok yang berpengalaman, memiliki rekam jejak baik, serta mampu menjadi panutan bagi guru dan siswa.
“Sekolah sebesar SMPN 1 Lubuklinggau tidak boleh dijadikan ajang coba-coba. Pemimpin di sana harus punya kapasitas, bukan sekadar kedekatan,” kata salah satu warga setempat yang tidak mau disebut namanya.
Kasus ini menambah panjang daftar kritik terhadap proses penunjukan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau. Warga berharap, Pemkot dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua pengangkatan Plt Kepala Sekolah, agar kualitas pendidikan tetap terjaga dan tidak tercoreng oleh praktik-praktik yang tidak sehat.
LSM dan masyarakat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapat perhatian serius dari Wali Kota Lubuklinggau dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
(Rls)
