Ulasanrakyat.Com — Lubuklinggau. Momentum Coffee Morning Wali Kota Lubuklinggau bersama insan pers di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Senin (09/02/2026), berubah menjadi ruang evaluasi terbuka atas relasi pemerintah dan media yang selama ini dinilai tidak sehat dan rawan konflik.
Wali Kota Lubuklinggau Yopi Karim secara terbuka mengakui adanya persoalan serius dalam pola kerja sama media, khususnya menyangkut pendataan media, pembayaran, hingga profesionalisme yang sempat memicu kegelisahan insan pers dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Acara yang dihadiri Asisten Pemerintah Kota Lubuklinggau, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot ini, bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan menjadi forum dialog tanpa sekat antara pemerintah dan wartawan.
Dalam sambutannya, Yopi Karim menyinggung langsung isu sensitif yang belakangan memicu rencana aksi demonstrasi insan pers, yakni ketimpangan dan ketidakjelasan pembayaran kerja sama media.
Ia membeberkan fakta mencengangkan.
“Saya melihat di media sosial jumlah media yang terdata hampir 568. Tapi tagihannya hanya sekitar Rp500 ribu per tahun. Ini tidak wajar,” tegas Yopi.
Lebih jauh, Yopi mengungkap adanya praktik kepemilikan satu orang menguasai 10 hingga 15 media, sebuah pola yang dinilainya merusak ekosistem pers lokal dan berpotensi menutup ruang bagi media yang benar-benar bekerja profesional.
“Pola seperti ini tidak boleh dibiarkan. Harus kita benahi bersama,” ujarnya lugas.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan utama Coffee Morning, karena menyentuh akar persoalan relasi media dan pemerintah daerah yang selama ini kerap diselimuti ketidaktransparanan.
Yopi Karim menegaskan, ke depan pola kerja sama media harus berubah total. Tidak lagi berbasis kedekatan personal, tetapi kontrak yang jelas, adil, dan terukur.
Ia meminta Dinas Kominfo menyusun mekanisme kerja sama yang mengadopsi praktik daerah lain yang telah lebih dulu menerapkan sistem kontrak media berbasis perusahaan pers yang sah serta kompetensi wartawan, termasuk kepemilikan sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Langkah ini, menurut Yopi, penting untuk menciptakan iklim pers yang profesional sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Coffee Morning yang bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) ini juga menjadi ajang apresiasi bagi insan pers. Yopi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak anti kritik.
“Kritik dari media itu vitamin bagi kami. Tanpa media, banyak persoalan pembangunan yang tidak sampai ke meja pemerintah,” katanya.
Pernyataan ini menegaskan posisi pers sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap seremoni.
Sesi diskusi berlangsung hangat dan dinamis. Sejumlah wartawan memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan keluhan yang selama ini terpendam.
Rina, wartawan Linggau Pos, meminta agar OPD lebih terbuka dan responsif dalam memberikan data dan konfirmasi.
“Sering kali kami kesulitan mendapatkan klarifikasi. Akhirnya informasi yang beredar bisa simpang siur,” ujarnya.
Sementara Alam Budi Kusuma dari Silampari Terkini menyoroti masih adanya OPD yang dinilai menutup keran komunikasi, bahkan sulit ditemui meski kendaraan dinas terlihat tersedia.
Keluhan serupa disampaikan Andri dari Ipol.id yang menyinggung beratnya persyaratan kerja sama media, terutama soal badan hukum perusahaan dan UKW, yang kerap menjadi beban bagi wartawan daerah.
“Kami ini perpanjangan tangan dari pusat media. Tapi tuntutan kerja sama seringkali tidak sebanding dengan kemampuan media di daerah,” katanya.
Menanggapi kritik tersebut, Yopi Karim menegaskan komitmen Pemkot Lubuklinggau untuk tetap terbuka terhadap media, namun dengan tata kelola dan etika yang jelas.
Ia mengumumkan rencana pembentukan ruang layanan khusus media di Kantor Wali Kota dan OPD, agar wartawan tidak perlu lagi masuk ke ruang kerja pejabat untuk melakukan konfirmasi.
“Kita ingin membedakan mana urusan media dan mana urusan pribadi. Konfirmasi silakan melalui ruang pelayanan. Ini demi kenyamanan bersama,” jelasnya.
Terkait wartawan yang belum memiliki UKW, Yopi menyatakan Pemkot akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, serta membuka peluang pelibatan media secara bertahap dalam peliputan pembangunan.
“Anggaran tidak pernah cukup. Tapi kita terbuka. APBD, belanja, dan program akan kita publikasikan. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Coffee Morning ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan dialog pemerintah dan insan pers sebagai agenda rutin setiap tiga bulan sekali.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun kemitraan strategis antara Pemkot Lubuklinggau dan media, demi menyukseskan visi Lubuklinggau Juara di berbagai sektor, mulai dari kesejahteraan masyarakat, UMKM, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
(Red/An)
