Ulasanrakyat.Com – Lubuklinggau. Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Rustam Effendi, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Command Center, Selasa (10/6/2025). Rapat ini menjadi momen penting untuk mengintegrasikan kebijakan pengendalian inflasi dengan langkah pemulihan ekonomi daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, selaku pimpinan rapat, menekankan pentingnya fleksibilitas kegiatan pemerintahan, termasuk pelaksanaan rapat di hotel, sebagai strategi untuk menghidupkan sektor perhotelan dan pariwisata. Kebijakan ini merupakan bentuk relaksasi yang diarahkan pada peningkatan sirkulasi ekonomi lokal.
“Yang terpenting adalah roda perekonomian berjalan, sehingga ekosistem perhotelan dan pariwisata dapat kembali hidup,” ujar Bima Arya.
Dalam sesi laporan inflasi, Deputi BPS Pudji Ismartini mengungkapkan bahwa Mei 2025 mencatat deflasi sebesar 0,37 persen, menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, inflasi tertinggi tercatat pada Mei 2022 sebesar 0,40 persen.
Beberapa komoditas strategis mengalami penurunan harga, seperti minyak goreng, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Namun, terdapat sedikit kenaikan harga beras di zona 1, 2, dan 3. Komoditas inti seperti tarif pulsa ponsel, emas perhiasan, dan kopi bubuk masih menyumbang inflasi terbesar, sementara komoditas pangan seperti tomat, beras, dan timun turut memberi kontribusi.
Berdasarkan data SP2KP per 5 Juni 2025, 25 provinsi mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 12 provinsi mengalami kenaikan dan satu provinsi stabil. Peningkatan IPH tertinggi di Sumatera terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya (5,84%), disebabkan kenaikan harga daging sapi, ayam ras, dan beras. Di Jawa, Kabupaten Jombang mencatatkan kenaikan IPH tertinggi.
Keterlibatan aktif Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam rakor ini menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal melalui kebijakan yang adaptif dan berpihak pada masyarakat.
(Red/An)
