Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas.
Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti menjadi sorotan publik setelah mencuatnya dugaan praktik pungutan liar dan bebasnya penggunaan ponsel oleh warga binaan, yang memicu kericuhan internal dan menyingkap lemahnya sistem pengawasan di balik tembok lembaga pemasyarakatan tersebut.
Kericuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, membuka tabir baru soal dugaan praktik pungli dan penggunaan ponsel secara bebas oleh narapidana. Sorotan kini tertuju pada lemahnya pengawasan internal yang dituding menjadi pemicu kondisi tak kondusif dalam lapas tersebut.
Pada Kamis, 8 Mei 2025, sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menyuarakan keluhan mereka kepada media. Salah satunya, Ronal, mengaku bahwa untuk bisa mendapatkan kamar dengan fasilitas lebih baik, mereka harus membayar hingga Rp5 juta per bulan. Sementara kamar biasa dikenakan biaya Rp500 ribu. Jika tidak membayar, mereka kerap menjadi sasaran razia berulang kali dalam sepekan.
“Kami di sini dipungut biaya. Kalau tidak bayar, kamar kami dirazia tiga sampai empat kali dalam seminggu,” ujar Ronal.
Yang lebih mencengangkan, beredar pula video di media sosial yang direkam langsung oleh para warga binaan usai kericuhan terjadi. Keberadaan video tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan ponsel di dalam lapas, yang seharusnya dilarang keras.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti. Awak media telah beberapa kali mencoba menghubungi kepala lapas untuk konfirmasi, namun selalu menemui jalan buntu.
Pada Jumat, 9 Mei 2025, sekitar pukul 11.30 WIB, tim media kembali mendatangi lapas dan disambut oleh seorang petugas di gerbang utama. Namun, permintaan wawancara kembali ditolak.
“Hari ini belum ada intruksi atau jadwal dari bapak untuk bertemu dengan media,” ujar petugas saat ditemui awak media.
Kasus ini memicu desakan dari publik dan berbagai elemen masyarakat agar Kementerian Hukum dan HAM serta aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di lapas tersebut. Sorotan juga tertuju pada sistem pengawasan yang dinilai lemah dan membuka celah bagi praktik koruptif.
(Red/An)
