Ulasanrakyat.Com – Musi Rawas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H. Ali Sadikin, bertempat di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (23/9/2025).
Rapat tersebut dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat teknis terkait. Agenda utama membahas hasil pengawasan BPKP Sumsel terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah, serta menekankan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan.
Dalam sambutannya, Sekda Ali Sadikin menegaskan bahwa setiap catatan pengawasan dari BPKP harus segera ditindaklanjuti secara konkret. Ia menilai bahwa rekomendasi tersebut bukanlah beban, melainkan peluang untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Kita tidak ingin ada masalah yang tertunda atau tidak terselesaikan. Rekomendasi BPKP adalah bagian dari pengawasan yang harus kita jawab dengan kerja nyata. Hal ini demi menjaga akuntabilitas, kepercayaan publik, serta memastikan penggunaan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Musi Rawas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ali Sadikin menekankan pentingnya peran aktif seluruh OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan. Ia meminta agar tidak ada sikap menunda-nunda, karena setiap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dapat menimbulkan dampak serius bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Selain itu, rapat juga membahas strategi memperkuat sistem pengawasan internal, mulai dari penyempurnaan administrasi hingga perbaikan prosedur kerja. Dengan demikian, potensi terjadinya kesalahan serupa di masa depan bisa ditekan seminimal mungkin.
Suasana rapat berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan penjelasan teknis. Seluruh peserta sepakat bahwa koordinasi dan sinergi antar-OPD merupakan kunci utama dalam menyelesaikan seluruh catatan BPKP secara cepat dan tepat.
Pemkab Musi Rawas optimistis, melalui langkah ini, kualitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Ali Sadikin juga menegaskan bahwa komitmen terhadap prinsip good governance dan transparansi keuangan menjadi pijakan utama Pemkab dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan dipercaya masyarakat.
“Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga bentuk nyata integritas kita dalam menjalankan amanah rakyat. Dengan demikian, Musi Rawas dapat terus bergerak maju sebagai daerah yang akuntabel, transparan, dan berdaya saing,” pungkasnya.
(Red/An)
